Wagub Akui Pengentasan Kemiskinan di NTB Lambat

Selong (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi menyebut, penurunan angka kemiskinan di NTB terbilang masih cukup lambat. Padahal, katanya, Pemprov NTB sudah melakukan berbagai program kegiatan melalui 27 SKPD dengan dikucurkannya anggaran yang cukup besar yakni, sebesar Rp 1 triliun untuk tahun 2016, namun angka kemiskinan di NTB masih berkisar antara 16,05 persen atau setara dengan 800 ribu lebih tergolong miskin.

Kepada Suara NTB usai menghadiri peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Yayasan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, Selasa, 13 Desember 2016, Wagub mengaku menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan komitmen dan kerjasama semua pihak antara kabupaten/kota. Apalagi saat ini pemerintah provinsi sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan semua kepala daerah kabupaten/kota terkait RPJMD masing-masing, yakni 2 persen per tahun dalam menurunkan angka kemiskinan.

Iklan

Diakuinya, angka kemiskinan di NTB saat ini berkisar 16,05 persen, jika dikonversi angka kemiskinan di NTB masih berkisar antara 800 ribu lebih dari 5 juta penduduk di NTB.

Kendati demikian katanya, Pemprov NTB terus berikhtiar untuk pengentasan kemiskinan melalui berbagai macam program kegiatan melalui 27 SKPD anggaran 2016 hampir Rp 1 triliun, dan 2017 Rp 1,3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. “Tapi ini kok lambat bergeser,” akunya.

Untuk itu di masa mendatang, upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangi masing-masing rumah dengan menerapkan my name my address untuk mendeteksi masyarakat yang dikategorikan miskin untuk melakukan sinkronisasi data dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. “Di tahun 2017 kita ingin betul-betul menyikapi persoalan dengan serius, karena yang mempengaruhi faktor kemiskinan banyak sekali. Kita sudah keluarkan anggaran besar, tapi pengentasan kemiskinan masih lambat,” tambahnya.

Sementara untuk inflasi, katanya, pertumbuhan ekonomi NTB tertinggi di Indonesia yang telah diakui Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, pertumbuhan ekonomi itu diharapkan bisa menggeser indikator-indikator dalam pengentasan kemiskinan. Pasalnya, kata wagub, percuma juga pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi inflasi tidak terkendali. Oleh sebab itu, diharapkan kepada semua pimpinan SKPD untuk mengendalikan inflasi, terutama dengan mengenali inflasi dari berbagai komoditas-komoditas yang mempengaruhi angka-angka inflasi itu seperti cabai, bawang, telur dan daging. Untuk itu, produksi di berbagai komoditas itu harus terus ditingkatkan untuk menekan inflasi dengan tidak ada lagi, istilah musim cabai maupun musim-musim yang lain.  “Nanti tidak selamanya bantuan yang kita berikan dalam bentu tunai, namun kedepan lebih  kepada pemberdayaan dengan memberikan keterampilan, pendampingan dan pelatihan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, H. Akhsanul Khalik, menegaskan, dari jumlah masyarakat miskin di NTB berdasarkan data terakhir masih berkisar antara 16,48 persen atau sekitar 805 ribu lebih.  “Selama ini, sinergitas hanya berbicara pada tataran idealisme, sementara dalam tataran pelaksanaan belum. Sehingga, melalui Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan membangun kesamaan pandang antara kepala daerah di kabupaten/kota untuk menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.

Dengan demikian, katanya, di tahun 2017 Disosdukcapil NTB akan mengalihkan untuk pemberdayaan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan pemberian dukungan dana yang bersumber dari dana pusat. Ditegaskannya, ikhtiar dalam pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti dilaksanakan, supaya pada masa berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wagub NTB, H. Muh. Amin, sisa angka kemiskinan di NTB berada pada posisi sisanya 12 persen. “Nanti ada pendamping-pendamping sosial yang akan kita gerakkan untuk  mendampingi mereka, termasuk kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan,” tegasnya.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly menyampaikan, di Kabupaten Lotim masih banyak masyarakat yang miskin dan kurang mampu, sehingga perlu dilakukan penanaman dan kesetiakawanan dalam menyikapinya yang memerlukan sinergitas semua pihak supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here