Wacana Pemisahan Makin Kuat, Dewan Segera Bentuk Pansus Perusda PDAM dan Tripat

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) segera membentuk Panita Khusus (Pansus) Perusda PDAM dan Tripat untuk menelusuri permasalahan yang ada di Perusda. Langkah ini diambil menyusul ada temuan indikasi ketidakberesan di perusda. Salah satunya pemasukan PAD yang tak signifikan ke daerah. Bahkan PT Tripat selama tiga tahun tak pernah menyetor PAD.

Anggota DPRD Lobar dari Fraksi Nasdem, Agus Mursalim, menegaskan, pihak dewan ingin mengetahui data-data di Perusda terkait pihak PDAM tak memberikan data ke dewan, baik menyangkut, pemasukan, pengeluaran dan lain-lain menyangkut perusda. Pihak dewan perlu mengetahui soal Perusda sebab bagaimanapun Perusda ini diberikan penyertaan modal oleh daerah.

Pihak dewan mempertanyakan pengelolaan anggaran di PDAM, menyangkut pendapatan dari penjualan air untuk Kota Mataram dan Lobar. Sebab bagaimanapun selaku masyarakat yang tinggal di daerah Narmada selaku penghasil air PDAM sangat berkepentingan mengetahuinya. Masyarakat setempat jelasnya belum memperoleh imbal balik yang maksimal dari hasil penjualan air. Sebaliknya masyarakat menerima dampak merugikan, yakni air untuk pertanian berkurang, karena diambil PDAM.

Karena itu, untuk menelusuri berbagai persoalan ini jelasnya, dewan khususnya dari Fraksi Nasdem bakal mengusulkan ke pimpinan untuk membentuk Pansus Perusda. Paling tidak, pansus ini dibentuk tahun depan. Rencana pembentukan pansus ini, jelasnya, sebagai bentuk keseriusan dewan untuk menelusuri masalah di Perusda. “Kami sangat serius menelusuri permasalahan ini,”tegasnya.

Sementara itu, Bupati H Fauzan Khalid menegaskan, apa yang menjadi masukan kalangan DPRD terkait kinerja PDAM bakal dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi jajaran direksi hingga Dirut PDAM. Sedangkan usulan dewan agar memisahkan PDAM Lobar dengan Mataram, menurut orang nomor satu di Bumi Patut Patuh Patju ini, memungkinkan PDAM Lobar dipisah dengan Kota Mataram, namun tergantung hasil kajian. Di samping itu lanjut Fauzan, tergantung hasil kesepakatan antara pihak PDAM dan Pemkot.

Sejauh ini, tambahnya, belum ada hasil kajian terkait hal ini, karena itu sesuai masukan dewan pihaknya akan membentuk tim pengkaji. “Itu akan menjadi bahan  evaluasi terhadap jajar Direksi PDAM,” ujarnya.

Dirut PDAM, H. L. Ahmad Zaini menyatakan pihaknya tak mempersoalkan jika dievaluasi. “Tidak apa-apa dievaluasi, karena semua memang harus dievaluasi kan,”tegasnya. Menurutnya, evaluasi tersebut kewenangan dan tugas atasan. Menyoal keinginan dewan untuk memisahkan PDAM Lobar dengan Mataram, Zaini enggan menjawab. (her)