Wabup KLU Harapkan Perombakan Delapan Kepala OPD

Tanjung (Suara NTB) – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai masih di bawah standar oleh Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH. Setidaknya, terdapat 8 OPD yang ia harapkan dievaluasi hingga digeser jajaran pejabatnya.

Kepada Suara NTB, belum lama ini, Sarifudin mengungkapkan perombakan di jajaran pejabat OPD merupakan hal lumrah. Bukan hal tabu pula bagi pimpinan daerah untuk mengganti kepala OPD jika memang diperlukan.

Iklan

“Dari semua pejabat eselon II yang ditempatkan hanya sebagian kecil yang sesuai kompetensi,” ungkap Wabup.

Disebutkan Wabup, beberapa SKPD yang harus dievaluasi atau bahkan diganti pejabatnya meliputi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dikpora dengan kekosongan eselon II-nya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial P3A, serta Badan Kepegawaian dan PSDM.

Dinas-dinas tersebut menurut pandangannya belum optimal dalam menjalankan visi misi pimpinan daerah, seperti program wira usaha baru, akselerasi program pemberdayaan petani setelah dilakukan berbagai langkah kerjasama Pemda KLU, baik dengan Pemda lain maupun lembaga/perguruan tinggi lain. “Artinya kita pembenahanlah, jangan senang mendapat jabatan kemudian mereka bingung mau mengerjakan apa, kan sakit sedoq rakyat,” imbuhnya.

Sebagai pimpinan daerah yang bertugas mengawasi dan membina OPD, Sarifudin menilai penempatan pejabat yang tidak tepat dapat berdampak langsung pada masyarakat. Minimnya inovasi oleh kepala-kepala OPD dapat menurunkan kuantitas dan kualitas target capaian.

Dampak yang paling kentara dan disaksikan sendiri oleh Wabup, meliputi lemahnya sistem koordinasi antar dinas, lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), termasuknya lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Sejak para pejabat eselon II di sumpah di depan Mimbar Masjid Baiturrahim Tanjung, 6 Januari 2017 lalu, ia belum melihat ada karya kepala SKPD yang menonjol. Sebaliknya sejumlah program tidak memenuhi target, baik target visi misi maupun target dalam membelanjakan pagu yang dimiliki. Representasi wabup misalnya, tercermin dari penurunan angka kemiskinan yang tidak mencapai “kontrak” 2 – 2,5 persen dengan Pemprov NTB, realisasi WUB masih nol persen, dan telatnya pengerjaan RTLH yang membuat kelimpungan para penerima.

“Progres SKPD mungkin rata-rata di bawah 50 persen. Jangan bohongi saya, saya mengawasi, saya membina mereka, tapi karena tidak mau dibina, jangan kelabui saya dengan data (dimaksud data asal bapak senang),” demikian Wabup. (ari)