Wabup KLU Buka-bukaan Tak Pernah Dilibatkan Soal Mutasi

Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., akhirnya buka-bukaan kepada masyarakat (petani P3A) Kecamatan Kayangan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam beberapa kali peristiwa mutasi di Lombok Utara. Dengan tegas, Wabup bahkan menganggap dirinya seolah sebagai ‘’batu sandungan’’ bagi para pejabat yang berkepentingan dalam mengendalikan roda pemerintahan di Lombok Utara.

“Mohon maaf Pak Sekda, karena ini (mutasi tak profesional, red) selalu berulang-ulang. Giliran ada kejadian seperti ini (protes warga), pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan,” cetusnya.

Iklan

Langsung di hadapan Sekda dan Kepala BKD, Sarifudin mengakui telah menangkap sinyalemen ketidakberesan mutasi dalam beberapa peristiwa mutasi terakhir. Tak terkecuali mutasi yang melibatkan Johan Asmadi – Pengamat Pengairan P3A Kayangan.

“Sebenarnya saya tidak ingin berbicara posisi dia sebagai staf atau jabatan di ASN, tetapi melihat konstalasi di tingkat petani, sejak awal saya sampaikan ke teman-teman, Pak Sekda tidak pernah menyampaikan itu ke saya,” cetusnya.

Sebagai Wakil Kepala daerah, Sarifudin merasa dirinya tidak pernah dianggap oleh para ASN yang dipimpinnya. Minimal kata dia, Sekda sebagai pejabat eselon II di ASN, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dirinya selaku Wakil Bupati yang memegang tupoksi mengawasi PNS.

“Saya kadang-kadang emosi, saya emosi ini, terus terang saja, kita agak ini ya. Karena berkali-kali teman-teman ini datang, kok saya tidak bisa menyelesaikan. Pak Sekda menyampaikan akan kita selesaikan. Dengan cara begini kok saya seperti orang yang mau demo ke pemerintah, kan begitu kesannya,” ironi Wabup melihat warganya sesama kecamatan Kayangan mengadu.

Atas nama pimpinan daerah, Wakil Bupati tegas mengingatkan kepada Sekda dan BKD agar dalam mutasi tidak dikait-kaitkan dengan isu politik. Wabup menilai, ada kesan bahwa mutasi yang melibatkan Johan Asmadi dihubung-hubungkan dengan politik Pilkada Gubernur NTB, dimana rumor menuding dirinya selaku Wabup mendukung salah satu pasangan calon gubernur.

“Atas nama pimpinan saya minta ke epe (anda – halus), pak Najib (menunjuk Kepala BKD), segera tarik dia, khusus untuk Johan lah kalau bisa. Supaya tidak ada gejolak,” pintanya.

Saat bersamaan, Wakil Bupati mengingatkan jika dirinya tidak ingin melihat ada kesan macam-macam dalam mutasi ke depan. Terlalu sering ia mendengar, bahwa ada ASN di KLU sampai menuding Wabup tidak mengetahui ada mutasi. Bahkan terkesan seolah-olah seorang wabup tidak mengetahui bahwa mutasi adalah bagian dari tugasnya.

Menanggapi pernyataan Wabup tersebut, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengaku akan mengambil langkah terbaik untuk kepentingan daerah. Terhadap mutasi Johan sendiri, ia mengakui muncul dari adanya usulan. Hal itu pun direspon dengan asumsi positif. Kebijakan yang akhirnya berdampak terhadap protes warga kali ini pun ia jadikan sebagai pembelajaran. Tidak dilibatkannya Wabup dalam proses mutasi, tidak secara gamblang bisa dijawab oleh Sekda. (ari)