Wabup Ingatkan Sejumlah Temuan Berisiko Soal Dana Desa di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Sumbawa, masih ada temuan-temuan yang bersifat material atau berisiko dalam pengelolaan dana desa. Seperti kelalaian/keterlambatan penyetoran pajak, pekerjaan fisik yang belum terlaksana, belanja modal yang dilaporkan telah terealisasi padahal belum dibeli dan lainnya. Temuan ini berpotensi menimbulkan kerugian.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa, Kamis, 7 Juni 2018. Yang digelar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Iklan

Realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa kapasitas desa untuk mengelola keuangan desa secara profesional, transparan dan akuntabel masih terbatas.Sebab berrdasarkan LHP Inspektorat masih ada temuan berisiko. Diantaranya soal kelalaian penyetoran pajak, kelebihan bayar atas biaya perjalanan dinas, hasil pekerjaan yang kurang sempurna, belanja barang/jasa yang tidak efektif, serta temuan-temuan lainnya yang bersifat mal-administrasi dan berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih besar.

Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Wabup meminta para Kepala Desa agar mulai 2018 ini lebih berhati-hati. Lebih serius dan lebih amanah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Kepada Camat agar lebih intensif melakukan pembinaan dan pengawasan, terutama dalam evaluasi APBDes untuk memastikan bahwa program-program prioritas daerah terakomodir dalam APBDes. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wabup minta agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Begitu juga kepada DPMD Sumbawa, diminta agar lebih intensif melakukan pembinaan secara langsung dan berkoordinasi dengan Camat. Termasuk juga mengoptimalkan peran para pendamping desa. Dan kepada seluruh warga masyarakat juga diminta kepeduliannya untuk turut mengawasi dan mengingatkan lebih dini jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang sangat besar itu.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan plakat kepada Wakil Bupati Sumbawa atas peran aktif dalam mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan desa, dan penghargaan kepada 7 (tujuh) Camat. Yakni, Camat Unter Iwes, Camat Labuhan Badas, Camat Lunyuk, Camat Empang, Camat Moyo Hulu, Camat Rhee dan Camat Alas, atas ketepatan waktu dalam penyampaikan data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2017 dan APBDesa Tahun 2018. (arn)