Vonis Ringan di Kasus Korupsi Dana Masjid Terdampak Gempa Jadi Sorotan

Johan Rahmatulloh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Vonis ringan Pengadilan Tinggi NTB terhadap terdakwa korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa, H Silmi menuai kritik. Orientasi pengembalian kerugian negara semestinya tidak mengubur semangat pemberian efek jera.

“Efek jera bagi pelaku masih belum berdampak. Penegakan hukum hanya berorientasi pengembalian kerugian negara saja,” kata Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh, Kamis, 24 Oktober 2019.

Iklan

Johan pun menyinggung soal dampak dari perbuatan hukum terdakwa. Bahwasanya, perbaikan masjid yang notabene fasilitas ibadah menjadi terhambat akibat adanya pungutan tersebut. Walaupun memang kemudian uang pungutan dikembalikan.

Hal itu pun tidak lepas dari proses penindakan. “Penjatuhan hukuman yang rendah tanpa mengaitkan dengan kondisi bencana alam gempa bumi ini menunjukkan kualitas penegakan hukum yang patut kita pertanyakan,” ucapnya. Dia menilai pemberantasan korupsi semakin kendor. Bahkan menciderai rasa keadilan masyarakat, khususnya yang mengelola dan menggunakan tempat ibadah masjid.

“Pemberantasan korupsi melalui jalur penindakan dimatikan. Dan ini dijadikan dalil untuk mengalihkan pemberantasan korupsi ke pencegahan,” sebut Johan.

Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB memberi vonis lebih ringan dalam putusan nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. Silmi terbukti menerima uang sebesar Rp54,7 juta hasil pungutan dari dana bantuan 13 masjid terdampak gempa di Kecamatan Lingsar, Gunungsari, dan Batulayar, Lombok Barat.

H Silmi dihukum selama satu tahun dan delapan bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Uang tunai Rp54,7 juta ditetapkan untuk dikembalikan kepada delapan masjid penerima bantuan. Hakim menimbang memberi keringanan hukuman kepada Silmi, antara lain Silmi sudah mengembalikan uang yang diterima, mengakui dan menyesali perbuatan, serta Silmi yang telah mengabdi sebagai PNS selama 25 tahun.

Uang yang disalahgunakan Silmi tidak membuatnya menjadi kaya. Sementara pada pengadilan tingkat pertama, Silmi divonis dengan penjara selama empat tahun, denda Rp100 juta subsider dua bulan. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional