Vonis Diterima, Jaksa Eksekusi Mantan Kades Belo

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat memproses penahanan menyusul vonis terhadap mantan Kades Belo di lapas kelas II Mataram, Senin, 17 Februari 2020.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, mengeksekusi mantan Kades Belo, Kecamatan Jereweh, Mislulrahiem ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II Mataram, Senin, 17 Februari 2020. Dia dieksekusi setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram menyatakan dia secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD).

Kajari KSB kepada Suara NTB, melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi, SH, MH, mengatakan, eksekusi yang dilakukan tergadap mantan kades Belo dilakukan setelah ada putusan inkrah dari pengadilan Tipikor Mataram dan kedua belah pihak sama-sama menerima putusan tersebut.

Iklan

Eksekusi yang telah dilakukan tersebut hanya bersifat fisik saja. Sementara untuk uang penganti sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan dibayar atau tidak. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu adanya itikad baik dari yang bersangkutan untuk membayar uang pengganti dimaksud.

Berdasarkan hasil koordinasi terakhir, yang bersangkutan (Mislulrahiem) tidak mau melakukan ganti rugi, melainkan memilih kurungan badan sesuai putusan hakim. Karena pada prinsipnya pelaksanaan putusan harus segera dilakukan sementara untuk uang ganti rugi pihaknya tetap menunggu adanya itikad baik keluarga terpidana.

“Memang baru eksekusi fisik yang sudah kita lakukan, sementara untuk ganti rugi kami masih menunggu dari keluarga terpidana. Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak jikalau terpidana memilih untuk melakukan hukuman badan tanpa uang pengganti sesuai dengan besaran yang sudah diputuskan,” ungkapnya.

Dikatakannya, putusan hakim yang menjatuhi Mislulrahiem empat tahun penjara. Putusan ini satu tahun lebih ringan dari tuntutan JPU dan denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara sudah tidak ada protes lagi. JPU sudah menerima putusan itu, begitu juga terdakwa dan penasehatnya.

Sementara untuk uang pengganti sebesar Rp474 tidak ada yang berubah. Hanya di subsidernya saja, yaitu dari satu tahun menjadi enam bulan penjara. Terhadap putusan tersebut, pihaknya mengaku sudah sudah puas karena pada prinsipnya bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman yang maksimal.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku yang memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Selain kasus tersebut saat ini, pihaknya juga sudah menerima dua SPDP yakni kasus tindak pidana Korupsi di desa Labuhan Lalar dengan tersangka mantan kades (Ans) dengan total temuan sekitar Rp168 juta. Dan SPDP kasus dugaan penyimpangan APBDes Desa Seminar Salit dengan total temuan sekira Rp660 juta dan kedua kasus tersebut saat ini masih menunggu penyerahan berkas secara keseluruhan.

“Hanya pidana kurungannya saja yang berubah dari tuntatan sebelumnya makanya kami terima karena melebihi dua pertiga. Kami juga akan tetap memberikan atensi serius terhadap persoalan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)