Verifikasi GTT di Loteng Sudah Tuntas

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menuntaskan verifikasi terhadap guru honor calon penerima SK Bupati tahun ini. Dari 2.900 lebih guru yang diverifikasi hanya 2.600 lebih guru yang dinyatakan lulus verifikasi. Sisanya sebanyak 300 lebih guru dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai guru tidak tetap (GTT) untuk menerima SK Bupati Loteng.

Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Jumat, 25 Agustus 2017. Para guru honor yang tidak lolos verifikasi sebagai GTT tersebut, rata-rata dikarenakan masa mengabdi yang kurang dari ketentuan. Termasuk basis ilmu guru honor bersangkutan. Di mana banyak guru honor tersebut latar belakang pendidikan sarjana umum bukan sarjana kependidikan seperti yang dipersyaratkan.

Iklan

Namun demikian, para guru honor yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak perlu berkecil hati, pemerintah daerah tetap akan memberikan SK Bupati, tapi bukan SK GTT melainkan SK sebagai tenaga administrasi sekolah serta tenaga perpustakaan. Itu artinya, para guru honor yang tidak lolos verifikasi, masih bisa mengabdi di sekolah setempat walautidak lagi sebagai guru.

“Tapi inikan hanya persoalan teknis peng-SK-an saja. Kalau kemudian sekolah setempat ternyata kekurangan guru. Tenaga admnistrasi dan perpustakaan tersebut diperbolehkan untuk mengajar,” ujarnya.

Terhadap GTT penerima SK Bupati Loteng itu nantinya, konsekuensinya Pemkab Loteng mau tidak mau harus menyiapkan insentif berupa honor. Dan, itu sudah dianggarkan oleh Pemkab Loteng pada APBD Loteng tahun 2017 ebesar Rp 4 miliar dengan besaran honor yang akan diterima GTT penerima SK Bupati Loteng, masing-masing sebesar Rp 100 per bulan.

Memang dari sisi honor, jumlah yang diberikan oleh Pemkab Loteng tersebut masih sangat jauh dari kata memadai, karena memang kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas. Tapi yang paling penting sesungguhnya yakni SK Bupati Loteng.

Di mana SK tersebut nantinya bisa menjadi dasar bagi GTT untuk mengajukan sertifikasi guru non PNS ke pemerintah pusat. “Untuk bisa mengajukan sertifikasi, GTT harus ada pengakuan dari kepala daerah berupa SK Bupati. Jadi SK Bupati tersebut sangat menentukan,” tegasnya.

Kalau kemudian GTT tersebut bisa lolos proses verifikasi, maka pendapatan yang diperoleh akan lebih besar lagi. Jauh lebih besar dari honor yang diterima dari pemerintah daerah. “Untuk SK Bupati Loteng sendiri, saat ini sudah selesai disusun. Tinggal ditandatangi Bupati Loteng. Begitu selesai ditandatangi, SK-nya akan langsung kita bagikan,” janjinya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional