Validasi DTKS NTB Capai 97 Persen, Penyaluran Bansos Tepat Waktu Berkontribusi Turunkan Kemiskinan

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) NTB menyebut perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hampir mencapai 97 persen. Validasi data masyarakat miskin harus terus diperkuat.

‘’Karena semakin bagus perbaikan data maka sasaran perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial akan semakin tepat,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 18 Juli 2021.

Iklan

Ia mengatakan, pemberian bantuan sosial (Bansos), baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota hingga Desa punya andil besar untuk menekan kenaikan angka kemiskinan. Secara persentase, ada penurunan angka kemiskinan di NTB periode September 2020 – Maret 2021.

Tetapi, kata Khalik, dari sisi jumlah masyarakat miskin, ada peningkatan. Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.040  orang atau 14,23 persen.

Sedangkan pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang atau 14,14 persen. Secara persentase penduduk miskin selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen.

“Artinya, PR kita masih besar. Karena di satu sisi turun persentase kemiskinan. Tetapi dari sisi jumlah jiwa, ada penambahan. Karena jumlah penduduk kita juga bertambah. Makanya ini menjadi perhatian khusus kita,” terangnya.

Ke depan, kata Khalik, validasi data di kabupaten/kota harus terus menerus diperkuat. Sehingga intervensi program penanggulangan kemiskinan semakin tepat.

“Kalau intervensi semakin tepat, maka kita bisa semakin menekan dengan baik angka kemiskinan. Bahkan bisa turun dengan cepat,” ucapnya.

Ia menyebut perbaikan DTKS di NTB sudah hampir 97 persen. Namun, ada perubahan pola dari Kementerian Sosial. Pemda diminta untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh data dari keluarga penerima manfaat.

“Artinya, bukan saja perbaikan data kepala keluarganya. Tetapi anggota keluarganya juga diperbaiki. Sekarang lagi dilakukan semua oleh kabupaten/kota. Operator desa dan kabupaten, lagi memperbaiki. Tapi perbaikan kepala keluarga sudah hampir 97 persen,” sebutnya.

Sekarang, kata Khalik, Kementerian Sosial tak memberikan batas waktu perbaikan DTKS. Semakin cepat Pemda melakukan validasi data, maka penyaluran bansos akan lancar. Sementara, Pemda yang terlambat memvalidasi data, maka penyaluran bansos ke masyarakat akan dipending.

“Maka kabupaten/kota jangan lengah. Jangan membiarkan masyarakat terlambat menerima bansos karena keterlambatan kita melakukan perbaikan data,” ujarnya.

Di samping perbaikan data, jadwal pendistribusian bansos juga tidak boleh terlambat. Pasalnya, jika penyaluran bansos  terlambat akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran. Kemudian jangan lagi ada yang nakal dalam mendistribusikan bansos di lapangan. Misalnya bantuan sembako atau BPNT. Pendamping sosial jangan ada yang bermain, agen jangan bermain. Termasuk Himbara juga harus memperhatikan betul, jangan ada permainan di agen-agen mereka,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Khalik, ke depan Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota perlu memikirkan pada bulan-bulan tertentu mengintervensi dengan bantuan khusus beras kepada masyarakat miskin yang ada di DTKS. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terakomodir mendapatkan bansos.

“Ini bisa dikuatkan juga melalui desa. Tapi tentu butuh anggaran. Tetapi kalau mau menurunkan angka kemiskinan lebih cepat, memang harus dilakukan. Di samping pemberdayaan secara ekonomi melalui peningkatan keterampilan masyarakat,” pungkasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional