Vaksinasi Dosis Kedua Masih Rendah

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito (tengah) bersama Kapolresta Mataram Heri Wahyudi (kiri) dan Dandim 1606 Gunawan memberikan pemaparan terhadap capaian dan kendala vaksinasi dosis kedua di Mataram, Selasa, 12 Oktober 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Capaian vaksinasi dosis kedua di Kota Mataram masih rendah. Pemicunya data riil penerima vaksin belum jelas. Kompilasi data dibutuhkan untuk mengetahui sasaran.

Diketahui, cakupan vaksinasi Covid-19 Kota Mataram sampai tanggal 11 Oktober untuk dosis pertama mencapai 278.652 orang atau 88,30 persen. Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan vaksin dosis kedua yang hanya mencapai 183.783 jiwa atau baru sekitar 58,24 persen.

Iklan

Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Heri Wahyudi menyampaikan, fokus utama yang harus dilakukan adalah mempercepat atau meningkatkan vaksin dosis kedua. Dia melihat dalam waktu satu minggu pergerakan capaian vaksinasi sangat lambat. Dari awalnya 55 persen hanya naik menjadi 57 persen lebih. Artinya, ada selisih sekitar 13 persen antara vaksin dosis pertama dengan dosis kedua. Sedangkan, ditargetkan dosis kedua harus mencapai 70 persen.

Untuk mengejar sisa 13 persen ternyata tidak mudah. Awalnya, pemerintah pusat menargetkan vaksinasi 3.700 ternyata terpenuhi mencapai 4.000 sasaran. “Sekarang ini, untuk vaksin 1.500 orang saja susah,” kata Kapolres saat pemaparan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa, 12 Oktober 2021.

Jika dikalkulasikan bahwa jumlah warga yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua sekitar 38 ribu lebih, lalu  dibagi 11 puskesmas maka rata – rata per hari puksesmas bisa melayani 300 lebih vaksinasi.

Secara spesifik tidak diketahui penyebab rendahnya vaksinasi dosis kedua tersebut. Tetapi tidak jelasnya data riil di lapangan menjadi kendala utama.

Kapolres menambahkan, pihaknya telah meminta data ke BPJS Kesehatan tetapi diminta bersurat ke Kementerian Kesehatan. “Kalau diminta ke Kemenkes, ya sama juga bohong,” ujarnya.

Selama ini, vaksinasi dilakukan secara sporadik sehingga data tidak jelas. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Kota Mataram memastikan data warga yang belum menerima vaksin kedua. Jika jelas identitas dan alamatnya akan diperintahkan Bhabinkamtibmas menjemput ke alamat yang bersangkutan.

Dandim 1606 Mataram, Kolonel Gunawan menambahkan, ketersediaan stok vaksin juga menjadi kendala. Semestinya, Dinas Kesehata menghitung berapa jumlah warga yang akan divaksin dosis kedua. Kementerian Kesehatan harus menyediakan stok vaksin dosis kedua.

Faktor lain rendahnya vaksin kedua karena ada kecenderungan masyarakat lalai. Ia menyarankan vaksin kedua harus menjadi syarat bagi masyarakat untuk mengambil bantuan sosial. “Saya kira harus ada cara untuk mengajak masyarakat vaksin kedua. Tidak cukup dengan door to door,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, persoalan vaksin kedua tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Rupanya, masyarakat berpikir vaksin kedua juga penting.

Permasalahan ketidakjelasan data ini disarankan supaya melakukan pendekatan mengkompilasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian didistribusikan ke masing – masing kecamatan. Kedua, apabila data diketahui kemudian tinggal mengundang masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan vaksin kedua harus secara pararel dan harus dilakukan pengelolaan data. “Pengelolaan data ini nanti tim yang mengerjakan baik itu BPBD, Dikes, Rumah Sakit dan Dukcapil,” tambah Sekda. Kompilasi data dimaksudkan supaya tidak terjadi ketimpangan data antara vaksin pertama dan kedua.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menambahkan, ketidaksesuaian data bisa saja terjadi karena penerima vaksin dosis pertama tidak menerima vaksin di fasilitas kesehatan sesuai alamat, sehingga ketika dicek datanya tidak ada. Namun demikian, pihaknya menyarankan vaksin dosis kedua harus menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial. “Misalnya, bantuan diterima di bank. Saya siap kerahkan petugas untuk melayani di bank,” demikian ujarnya. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional