Vaksinasi di Sumbawa Dimulai Pekan Depan

H. Hasan Basri. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Peluncuran agenda vaksinasi di Kabupaten Sumbawa rencananya dimulai pekan depan.  Pelaksanaannya diawali 10 orang dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Jadi, rencananya hari ini atau besok akan nyampai vaksin dari Mataram. Terus nanti hari Selasa (pekan depan red) pencanangan untuk Pemda  bersama Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, Rabu, 27 Januari 2021.

Iklan

Dijelaskan Sekda, pencanangan vaksinasi ini akan dilaksanakan di lobi Kantor Bupati Sumbawa. Dirinya bersama unsur Forkopimda lainnya juga sudah siap untuk divaksin. Hanya saja nantinya terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaaan untuk mengetahui layak tidaknya disuntikkan vaksin. “Kemarin sudah siap, Pak Dandim,  Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan termasuk saya sendiri.  Tapi sebelum itu, diperiksa dulu memenuhi syarat atau tidak. Nantinya ketika ada penyakit lainnya yang tidak diperbolehkan untuk vaksin, ya tidak divaksin. Yang jelas, semuanya sudah siap,” ungkapnya.

Setelah kick off, sebut Sekda, berikutnya akan dilakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Setelah itu kemudian TNI/Polri, baru masyarakat umum.  Pihaknya berharap vaksinasi ini berjalan lancar. Sehingga nantinya rencana vaksinasi untuk 70 persen masyarakat Sumbawa bisa dilaksanakan. “Semoga ini sukses, nanti bisa divaksin sesuai rencana sekitar 70 persen dari masyarakat Sumbawa hingga akan muncul kekebalan atau imunitas. Sehingga nanti kalau semua sudah punya kekebalan, ya Insya Allah. Sekarang kalau baru sekian orang umpanya, tentu belum ada,” terangnya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat agar tidak lagi ragu atau takut untuk divaksin. Karena vaksin ini sudah melalui proses yang panjang. Sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin BPOM. Sehingga untuk memberikan contoh dan meyakinkan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan vaksinasi untuk 10 pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan tenaga kesehatan dan TNI/Polri. “Untuk menghilangkan ketakutan masyarakat, kita akan mulai dari pejabatnya, nakesnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Karena ini banyak yang hoax. Karena itu kita meyakinkan dengan kita duluan,” pungkasnya. (ind)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional