Vaksinasi Corona, Bupati Tegaskan Dimulai dari Petugas Kesehatan dan Pendidik

0
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menghadiri Rapat Kerja Kepala TK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Lobar di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Kamis, 10 Desember 2020. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan Rapat Kerja Kepala Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dan Swasta se-Kabupaten Lobar di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Kamis, 10 Desember 2020.

Kegiatan yang diikuti 106 Kepala TK Negeri dan Swasta se- Kabupaten Lobar, dihadiri langsung Bupati H. Fauzan Khalid, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan dan Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, dalam sambutannya menyampaikan, dalam minggu ketiga bulan Januari 2021 proses vaksinisasi Covid-19 akan dimulai dari petugas kesehatan. “Vaksinasi Covid-19 dimulai dari petugas kesehatan. Setelah itu berpindah ke tenaga pendidik dan selanjutnya ke anak-anak atau mahasiswi,” jelas Fauzan.

Bagi bupati, pendidikan dasar TK ini juga menjadi salah satu perhatian Pemda, karena ini basis pembentukan karakter dari anak-anak.

Ia juga menyingung terkait Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Memang benar, kata bupati, pemerintah pusat membuka banyak peluang untuk pengangkatan tenaga guru dan kesehatan. “Saya kira ini perlu tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat supaya masyarakat kita para guru-guru dan tenaga kesehatan untuk bisa mempunyai nilai plus dan mudah-mudahan ada kebijakan khusus untuk pengangkatan kepada Kepala TK dan PAUD di pemerintah pusat,” harap bupati.

Ia berharap ke depan kegiatan raker semacam ini depannya dari waktu ke waktu bisa meningkatkan menyempurnakan proses pendidikan, pembelajaran, yang dilakukan di masing-masing satuan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun dalam Laporannya menyampaikan yang masih menjadi persoalan di TK adalah terkait kurikulum.  Yaitu seperti apa kurikulum yang diajarkan di tingkat TK dan PAUD. “Seperti apa kurikulum itu nantinya harus disahkan oleh kepala dinas terkait sebelum kurikulum tersebut direvisi oleh kepala bidang dan pengawas yang bertanggung jawab di Dinas Dikbud,” ujar Nasrun.

“Ini saya tekankan kepada Kepala TK negeri maupun swasta agar kurikulum tersebut diutamakan terlebih dahulu sesuai dengan keadaan di mana sesuai yang diadopsi dan indikator yang sudah dibuat,” lanjutnya.

Selain itu, ujarnya, dalam proses belajar mengajar banyak sekali yang harus disiapkan dengan metode 8 standar pembelajaran. “Dari hasil pelatihan ini Bapak Ibu bisa praktekkan di tempat di mana Bapak/Ibu sebagai Kepala Sekolah TK Negeri maupun Swasta,” ujarnya.“Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini di Bulan Januari nantinya para murid bisa masuk sekolah tatap muka seperti biasanya tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku,”  tambahnya. (her)