Vaksinasi Bukan Syarat Urus Administrasi Kependudukan

Sejumlah LSM menggelar hearing terkait keluhan pemberlakuan syarat vaksinasi untuk memperoleh pelayanan publik, Jumat kemarin. Pada kesempatan itu Pemkab Loteng menegaskan, tidak ada syarat vaksin untuk pelayanan publik.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Asisten Administrasi Setda Lombok Tengah (Loteng), Drs. H. Lalu Idham Khalid, M.Pd., menegaskan vaksinasi bukanlah menjadi syarat untuk bisa mendapat pelayanan publik. Termasuk syarat untuk mengurus administrasi kependudukan. Artinya, masyarakat tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin untuk bisa mendapat pelayanan apapun dari pemerintah daerah.

“Vaksin bukan syarat untuk mendapat pelayanan publik. Terutama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP. Siapa pun bisa memperoleh pelayanan publik, baik yang sudah atau belum divaksin,” tegas Drs. H. Lalu Idham Khalid,M.Pd., menanggapi laporan yang disampaikan sejumlah LSM saat hearing di gedung DPRD Loteng, Jumat, 30 Juli 2021.

Iklan

Hal itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Bahwa vaksinasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Khususnya yang terkait pengurusan administrasi kependudukan. Jadi kalau ada instansi pemerintah yang menerapkan aturan pensyaratan vaksinasi sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan, bisa dilaporkan ke pemerintah daerah.

“Jika ada yang seperti itu, mensyaratkan vaksinasi untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, laporkan kepada kami. Biar nanti pemerintah daerah mengambil tindakan,” ujarnya.

Pihaknya sebelumnya memang pernah mendapat informasi di beberapa instansi pemerintah mensyaratkan vaksinasi, baru akan dilayani. Termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng. Informasi tersebut pun sudah ditindaklanjuti dan ternyata informasi tersebut tidak benar adanya. “Kita sudah klarifikasi ke Disdukcapil soal informasi syarat vaksin tersebut. Dan, informasi itu tidak benar,” tegas Idham.

Ia pun mempersilakan masyarakat mengurus administrasi kependudukan ataupun yang lain, meski belum divaksin. Karena tidak ada syarat vaksin untuk mendapat pelayanan. Karena pada prinsipnya pemerintah tidak ingin mempersulit masyarakat untuk mendapat pelayanan. Terlebih dalam kondisi serba sulit seperti sekarang ini. “Kita ingatkan kepada instansi pelayanan publik, jangan mempersulit masyarakat,” tandas mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng ini. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional