UU Ciptaker Berlaku, Banyak Perda di Lobar akan Dihapus

Indra Jaya Usman, Ahmad Nuralam. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak peraturan daerah (Perda) di Lombok Barat (Lobar) terancam dihapus akibat tak sesuai dengan UU Cipta kerja (Ciptaker). Pemda memiliki waktu tiga bulan untuk melakukan penyesuaian Perda-perda tersebut dengan UU Ciptaker. Rencananya pembahasan akan dimulai tahun 2021 mendatang.

Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar, Ahmad Nuralam mengatakan, pihaknya sudah mempelajari UU Cipta kerja. “Kita punya waktu tiga bulan untuk menyesuaikan,” jelas dia, Rabu, 2 Desember 2020. Langkahnya saat ini, pihaknya sudah membuat konsep surat Sekda ditujukan kepada semua OPD. OPD diminta untuk membuat daftar inventaris masalah terkait dengan substansi dengan yang ada di UU Cipta Kerja yang harus disesuaikan. Misalnya izin usaha, IMB, Pajak, Izin lainnya. Surat sekda ini ditarget bisa dikirim segera, selanjutnya OPD diberi waktu dua pekan untuk membuat daftar usulan yang perlu diperbaiki di masing-masing OPD. “Mudah-mudahan akhir Januari ditemukan konsep, terkait dengan penyesuaian Perbup dan Perda di masing-masing OPD,” imbuh dia.

Sejauh ini, katanya, jumlah Perda yang kemungkinan dicabut sekitar 10. Sebab Perda yang bertentangan dengan UU ini akan dicabut. Baik menyangkut perizinan dan tata ruang. Dalam hal tata ruang, contoh sederhana RDTR tidak lagi ditetapkan menggunakan Perda namun cukup menggunakan Perkada atau Perbup. “RDTR itu ditetapkan cukup dengan perkada (Perbup),” jelas dia.

Terkait itu maka OPD harus menyusun RDTR. Kalau saat ini alasannya RDTR berlarut-larut karena harus menunggu Rekomendasi TKPRD provinsi baru ke pusat. “Tapi dengan UU Ciptaker ini cukup dengan Perbup bisa ditetapkan, tentu mengacu pada RTRW,” imbuhnya. Sambil kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan provinsi terkait penyesuian Perda dengan UU Cipta kerja ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Lobar, Indra Jaya Usman mengatakan terkait perda yang terdampak UU Cipta kerja, pihaknya perlu menunggu turunannya seperti peraturan Pemerintah (PP). Terkait RDTR tidak perlu lagi ditetapkan menggunakan Perda, politisi Demokrat ini belum bisa menanggapi apa-apa. “Karena belum ada aturan turunan (PP) terkait hal ini,” imbuh dia.

Menurutnya bisa saja seperti itu, bisa saja tidak, karena belum ada kejelasan. Beginya, kalau disahkan lewat Perbup tentu dikhawatirkan tingkat kemusyawaratannya berkurang. Sehingga akan  muncul semacam prasangka terhadap Pemda. Sebaliknya kalau ditetapkan dan dibahas lewat Perda bersama Dewan, maka tentu semakin bagus karena banyak yang berbicara. “Justru kalau lebih khawatir kalau ditetapkan menggunakan Perbup, secara politis saya berhak curiga, kalau lewat Perbup karena orang bisa bermain-main,” jelas dia. (her)