Usulkan SIHT, Alokasi DBHCHT Lobar Meningkat Tahun 2022

Asisten II Setda Lobar Rusditah saat membuka Focus Group Duscussion (FGD) Optimalisasi Penggunaan DBHCHT yang digelar di Hotel Montana Senggigi, Kamis, 18 November 2021.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Lombok Barat meningkat, dari Rp17,1 miliar di 2021 menjadi Rp17,2 miliar tahun 2022. Untuk mengoptimalisasi penggunaan DBHCHT tersebut, Pemkab Lobar melalui Bagian Ekonomi menggelar Focused Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penggunaan Kamis, 18 November 2021.

Bertempat di Hotel Montana Senggigi, hadir di diskusi itu pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram dan Bappeda Provinsi NTB sebagai nara sumber. Kemudian para peserta sejumlah OPD terkait di Pemkab Lobar. Seperti Dinas Pariwisata, PolPP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Bappeda, Diskominfo, Disperindag, Dinas Pertanian dan lainnya. Acara itupun dibuka langsung oleh Asisten II Setda Lobar Rusditah.

Iklan

“Penggunaannya (DBHCHT) kita mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Tentu dilengkapi juklak juknis penggunaanya,” jelas Asisten II Setda Lobar Rusditah yang dikonfirmasi disela-sela FGD tersebut. Adanya silpa pada dana 2021 sebesar Rp 3 miliar menambah penggunaan di tahun depan. Pihaknya bersama OPD pun sudah mulai menyusun perencanaan pengunaan DBHCHT itu. Serta akan dievaluasi oleh Bappeda untuk arah tepat sasaran penggunaan anggaran itu.

Karena sesuai PMK itu kegiatan yang didanai anggaran itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan.”Baik yang Silpa, maupun yang tambahan. Sehingga 2022 ini ada total Rp 20 miliar lebih untuk DBHCHT kita,” ungkapnya. Demi memaksimalkan penggunaan dana itu agar ditahun berikutnya DBHCHT itu bertambah, pihaknya akan membantu pengurusan proses izin usaha masyarakat untuk tembakau rajangan di Bea Cukai. Karena sejauh ini sudah ada dua pabrikan resmi rokok lokal yang skala menengah.

Disamping membantu para petani tembakau dan luas tanam tembakau.”Itu hanya rekomendasi dari Disperindag kemudiana Kantor Bea Cukai mengeluarkan izinnya. Sehingga berkurang rokok rajangan ilegal itu,” imbuhnya. Sinergi dan koordinitas tetap juga dijaga baik antar OPD termasuk dengan pihak Bea Cukai. Bahkan ia mengungkapkan di 2022 akan mengusulkan pembangunan Sentral Industri Hasil Tembakau (SIHT) skala menengah kepada Provinsi, agar lebih memaksimalkan DBHCHT. “Mudahan 2022 provinsi siap maka kita akan siap,” tegasnya.

Nantinya untuk lokasinya pihaknya akan melihat sentral industri atau tembakau. Harapanya disana ada bahan bakunya dan disebelahnya kita bangun (SIHT),” pungkasnya. Sementara itu Kasi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Mataram,  Riyanto HS mengaku jika Kantor Bea Cukai Mataram akan siap membantu Lobar untuk pengawasan penggunaan DBHCHT itu lebih maksimal. Termasuk mengasistensi SIHT itu sesuai rencana Pemkab Lobar. Bahkan sinergi menggoptimalkan pihak satpol pp dan kominfo untuk sosialisasi keberadaan tembakau atau  rokok ilegal termasuk penidakannya.

“Kita tidak akan lepas tengan membiarkan pemda jalan sendiri, tetap kita asistensi bagaimana memaksimalkan DBHCHT ini,” jelasnya. Sebab dana itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Terlebih dari hasil penindakan yang terus dilakukan membantu meningkatkan dana DBHCHT itu untuk daerah.”Seumpama rokok ilegal ini tidak ada dan diisi rokok yang berizin dan bayar cukai. Kalau cukai semakin tinggi otomatis DBHCHT yang diterima Pemda semakin tinggi,” pungkasnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional