Usulan Pelebaran Jalan Disetujui, Pengadaan Randis Dihapus

Tanjung (Suara NTB) – Sidang lanjutan pembahasan KUA PPAS RAPBD 2016 oleh Tim Anggaran Pemda dan Banggar DPRD memasuki hari kedua, Rabu, 23 November 2016. Dari 30 poin pertanyaan inti, baru setengah pertanyaan yang sudah dibahas. Di antara sejumlah poin yang dapat ditarik dari pembahasan sementara ini, adalah bahwa Banggar menyetujui usulan dana Rp 30 miliar untuk pembebasan lahan dan ruko yang melintasi Jalan Nasional rute Pemenang – Tanjung – Bayan. Namun tidak demikian dengan usul pengadaan kendaraan dinas (randis) sejumlah SKPD, di mana seluruh pengadaan dihapus.

Anggota Banggar DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., mempermaklumkan kepada seluruh SKPD, jika Banggar dan Ketua TAPD sebelumnya sudah sepakat untuk menghapus belanja pengadaan randis, roda 4. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan anggaran pada sektor pelayanan publik pain yang harus didahulukan.

Iklan

“Saya permaklumkan kepada bapak-bapak, bahwa pengadaan mobil dinas sudah kita sepakati untuk dihapus. Ini bukan hanya kemauan Banggar semata, tetapi disampaikan pula oleh Pak Sekda selaku Ketua TAPD,” kata Zarkasi.

Disadari atau tidak, jelasnya, penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah sesuai Perda OPD membuat Banggar dan TAPD harus selektif melihat alokasi anggaran belanja pada SKPD. Walau di sisi lain, belanja randis diperlukan untuk mendukung pelayanan operasional SKPD. Namum bagi Zarkasi, pelayanan SKPD dengan format OPD baru dirasa masih dapat berjalan tanpa mensyaratkan kendaraan dinas roda 4. Mengingat pelayanan sebelumnya di KLU yang telah berjalan pun, berangkat dari minimnya fasilitas yang ada di dinas.

Sebaliknya, Zarkasi menyebut pihaknya tak ragu untuk menyetujui usulan alokasik anggaran sebesar Rp 30 miliar yang diajukan TAPD dalam rangka pembebasan lahan dan ruko yang melintasi ruas Jalan Nasional di KLU. Hanya saja, dalam eksekusi nantinya diharapkan didukung dengan perencanaan yang matang dari SKPD.

  Kisah Romantis di Balik Istana Bala Putih yang Baru Terbakar

Selain persoalan itu, Anggota Banggar lain, Ardianto, SH., menyinggung kesiapan pemerintah terhadap alokasi anggaran Rp 10 miliar untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia mempertanyakan, sudah sejauh mana langkah yang sudab diambil eksekutif untuk mendorong kelancaran eksekusi anggaran di tahun 2017 itu.

Sementara, Kepala Dinas PU Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, menanggapi usulan pembebasan lahan sebesar Rp 30 miliar mengatakan, bahwa usulan pengadaan normatif dilakukan jauh hari. Pasalnya dalam proses pembebasan atau pembayaran ganti rugi lahan memerlukan waktu cukup lama.

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sama dengan membeli tanah pribadi. Mengacu ke UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan lahan, minimal waktu 16 bulan harus sudah diprogramkan, mulai dari pengkajian sampai penyerahan hasil pembebasan,” katanya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here