Usulan Pelantikan Enam Kepala Daerah Diterima Mendagri

Lalu Abdul Wahid (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB telah mengirim usulan pelantikan bagi enam pasangan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB tahun 2020, ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Usulan disampaikan pada Sabtu, 20 Februari 2021 secara online. Berkas fisik usulan pelantikan ini pun sudah diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika semua proses berjalan sesuai rencana, maka target pelantikan pada pekan ke empat bulan Februari ini, optimis bisa terwujud. “Kan tidak mungkin kita hanya mengirim usulan secara online saja. Fisik usulan juga harus disampaikan. Sehingga hari ini berkas fisik usulan pelantikan enam kepala daerah sudah dibawa langsung ke Mendagri,”  terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, kepada wartawan, di Praya, Senin, 22 Februari 2021.

Iklan

Untuk pelantikannya sendiri sesuai petunjuk pemerintah pusat akan dilakukan secara daring. Dengan hanya menghadirkan pasangan kepala daerah saja di ibu kota provinsi. Karena sesuai aturan pasangan kepala daerah harus dilantik di ibu kota provinsi. Selebihnya untuk yang lain diikuti secara daring di masing-masing kabupaten/kota. “Ini sesuai petunjuk pelaksanaan pelantikan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.

Tapi untuk pastinya pola seperti apa yang diterapkan akan dilakukan finalisasi dalam rapat pada Rabu, 24 Februari 2021. Karena tentunya pihaknya juga perlu mempertimbangkan keinginan para kepala daerah terpilih untuk bisa membawa serta simpatisan dilokasi pelantikan.

“Semua opsi-opsi maupun aspirasi yang masuk akan tetap kita pertimbangkan,” tandasnya, asalkan tidak melanggar aturan yang ada. Selama masih bisa diatur, tentu akan disiasati. Menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Ke enam daerah yang diusulkan pelantikan kepala daerahnya ke Mendagri tersebut yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Bima serta Kabupaten Dompu dan Kota Mataram. Adapun Kabupaten Sumbawa, belum diusulkan karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional