Usulan Formasi Guru PPPK, Dinas Dikbud Serahkan Data 3.278 Guru Honorer

Syamsul Buhari (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mengatakan telah menerima data guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri dari Dinas Dikbud. Dinas Dikbud menyerahkan data 3.278 guru honorer yang akan diusulkan dalam rekrutmen Aparatur Negara (ASN) lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 mendatang.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Buhari, P.Si., M.Kes., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 1 Desember 2020 merincikan 3.278 guru honorer yang diusulkan Dinas Dikbud NTB. Guru honorer yang berada di SMA/SMK Negeri di NTB sebanyak 3.023 orang. Sedangkan guru honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 255 orang.

Syamsul menjelaskan data ini masih akan dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rencananya, pada 10 – 12 Desember mendatang ada pertemuan dengan BKN Kantor Regional IX Denpasar.

Di mana, BKD provinsi dan BKPSDM kabupaten/kota, serta Dinas Dikbud juga akan diundang. Syamsul mengatakan data yang disampaikan Dinas Dikbud NTB khusus untuk guru honorer yang sekarang mengajar di SMA/SMK dan SLB Negeri di seluruh NTB.

Mengenai guru honorer di SMA/SMK dan SLB swasta, Syamsul mengatakan belum ada informasi apakan ikut diusulkan dalam formasi PPPK atau tidak. “Mungkin nanti setelah ketemu di Denpasar, disebutkan juga bagaimana dengan yang guru honorer di sekolah swasta,” katanya.

Kementerian PANRB masih membuka kesempatan untuk pemerintah daerah yang akan mengajukan usulan tambahan formasi PPPK untuk tenaga guru pada 2021.  Pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah akan mengangkat satu juta guru honorer menjadi ASN dengan jalur PPPK.

Persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun hingga satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk jabatan guru, usia akhir adalah 59 tahun. Kementerian PANRB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Selain itu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi dasar pertimbangan. Penetapan formasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres No. 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, serta Peraturan Menteri PANRB terkait PPPK. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here