Upaya Banding STIE AMM Dikabulkan PTTUN

H. Umar Said (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Proses hukum yang telah ditempuh STIE AMM Mataram melalui badan pendirinya yaitu Perkumpulan Pembina Pendidikan Tri Dharma Kosgoro NTB (P2LPTD) telah dinyatakan menang atau permohonan bandingnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Surabaya.

Penasihat Hukum STIE AMM, Vici Nirmana B., SH., MH., menerangkan dalam amar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan PTUN Mataram No.64/pdt.g/2020. Hal ini tertuang dalam putusan No. 132/B/2021/PT.TUN.SBY, yang menolak eksepsi Bupati Lombok Barat (Tergugat). Dalam pokok perkara, PTTUN mengabulkan gugatan banding STIE AMM dan meminta Tergugat mencabut keputusan Bupati Lombok Barat No. 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. Kep. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk.1 NTB.

Iklan

Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, S.H.,M.M., menjelaskan SK Bupati Lobar No.Kep 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 baik di dalam konsiderannya maupun petitum telah melukiskan kesepahaman antara Bupati Lobar dengan pengurus yayasan Tri Dharma Kosgoro NTB pada tahun 1983, yang isinya menerangkan bahwa pada waktu itu yayasan memohon tanah kepada Pemda Lobar  sebagai persiapan untuk membangun kampus.

“Antara Bupati dan pihak yayasan telah bersepakat, sehingga perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang sekaligus merupakan undang-undang mereka berdua. Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentu undang-undang yang dibuat ini menegaskan bahwa semua persetujuan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,” ujar Umar Said.

Hal ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan yayasan atau badan perkumpulan, bahwa apabila yayasan/perkumpulan sebagai badan hukum sosial, maka dia wajib menyerahkan kekayaannya dengan cuma-cuma kepada yayasan/perkumpulan lain yang menyelenggarakan hal yang sama atau pemerintah.

Permasalahan yang cukup berat dihadapi lembaga ini adalah untuk mengembalikan nama baiknya serta perangkat yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh luntur. Keyakinan Pemerintah Lobar sejak periode yang lalu (1983) bahwa dengan berdirinya AKABA (STIE AMM) dengan menyiapkan tanah oleh Pemda Lobar  serta rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tk.II Lobar  tanggal 15 April 1983 No.421.4/34 tentang dukungan pendirian telah dapat kami laksanakan yaitu melalui pendirian Akademi Keuangan dan Perbankan dan Pariwisata (AKABA) berdasarkan pada akta notaris Abdurrahim, SH No. 526.

Bagi Pemda Lobar dan pemerintah pada umumnya memandang sektor dan faktor pendidikan pada urutan yang utama, sebab masyarakat akan maju dan lepas dari kemiskinan dengan pendidikan yang memadai. Sehingga investasi di bidang pendidikan sangat diandalkan oleh pemerintah.

Dengan dikabulkannya permohonan banding STIE AMM oleh PTUN Surabaya, maka bukan berarti tanah tempat berdirinya kampus STIE AMM dimiliki oleh STIE AMM. Tanah tersebut tetap milik Pemda Lobar yang dipercayakan penggunaannya kepada STIE AMM berdasarkan SK Bupati Lobar dengan No. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986. Adapun putusan ini diberitahukan melalui sistem e court Mahkamah Agung.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi yang dikonfirmasi terkait kabar kemenangan pihak AMM di PTTUN di Surabaya, tak terlalu mempermasalahkan walaupun akan ada kasasi. Sebab ia menegaskan proses pengosongan jalan terus bahkan tahapannya sudah di Satpol PP.

“Kalau kepemilikan lahan tetap milik Lobar. Surat kepada Kemendikbud Dikti sudah dikirim terkait izin dan akreditasi,” bebernya.

Selain itu, pihaknya akan segera membuat SK baru untuk pemberhentian pinjam pakai secara total. Ia menegaskan Pemkab Lobar sudah menutup pintu untuk STIE-AMM di Lobar.  “Saya jamin,” tegasnya.

Tak sampai itu, pihaknya akan tetap menindaklanjuti rekomendari BPK untuk segera menertibkan lahan yang ditempati STIE AMM itu. Ia dengan tegas mengungkapkan tak ada mundur dalam menyelesaikan permasalahan itu.  “Ndak ada “gigi mundur”. Yang menarik surat kami kepada Kemendikbud itu,” ucapnya.

Terkait waktu eksekusi, ia mengatakan bolanya ada di Satpol PP. Pihaknya tinggal mendukung pelaksanaannya, karena pihaknya tak ingin dikira ada sentimen pribadi atas permasalahan itu. (ron/her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional