Upaya Banding, Sahyan akan Ditahan Lagi

Yusuf. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa mengambil upaya hukum lanjutan atas vonis terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan. Pengadilan Tinggi telah menetapkan agar Kades Lingsar nonaktif itu ditahan lagi. Perkaranya lanjut ke upaya banding.

“Kami sudah menerima penetapan dari PT (Pengadilan Tinggi NTB). Perintahnya untuk ditahan,” kata Kepala Kejari Mataram, Yusuf dikonfirmasi, Rabu, 18 Maret 2020.

Jaksa penuntut umum, sambung dia, sudah dua kali memanggil Sahyan. Namun Sahyan dalam dua kesempatan itu mangkir. Panggilan ketiga jaksa mendapat jawaban.

“Ternyata dia sedang berobat. Setelah tiga kali panggilan, kita akan cek kesehatannya apakah dimungkinkan ditahan atau tidak,” terangnya.

Meski Sahyan mengelak dengan alasan sakit, Yusuf mengatakan belum akan menggunakan upaya paksa. Itu adalah pilihan terakhir. Menurutnya Sahyan masih kooperatif.

“Kita akan tahan kalau secara fisik bisa ditahan. Kita pakai pendekatan persuasif. Kami nanti akan pakai dokter lain selain kliniknya dia (Sahyan) untuk second opinion,” jelas Yusuf.

Proses pemanggilan terdakwa Sahyan itu sebagai bagian dari cara jaksa melaksanakan penetapan PT NTB. sebabnya, pernyataan banding sudah dilayangkan.

“Memori banding juga sudah kita serahkan. Makanya itu keluar penetapan (penahanan),” pungkas Yusuf.

Sahyan menikmati udara bebas dua pekan lalu, tepat sehari setelah dijatuhi vonis pengadilan tingkat pertama. Dia sudah selesai menjalani pidananya atas vonis penjara enam bulan 22 hari.

Namun, perkara belum selesai setelah jaksa mengajukan banding. Sahyan dijatuhi hukuman lebih ringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini hanya dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan 22 hari.

Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut.

kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati.

Jaksa kemudian mengajukan banding karena belum sesuai dengan rasa keadilan. menurut SOP kejaksaan, vonis itu juga masih jauh dari 2/3 dari tuntutan yang sudah diajukan. Sebelumnya, Sahyan dituntut agar dipenjara satu tahun sembilan bulan plus denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. (why)