Upah Ratusan Tenaga Kontrak di KLU Tak Teralokasi

Tanjung (Suara NTB) – Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan evaluasi pada 1.800-an tenaga kontrak yang tersebar di 30 SKPD lingkup Pemda KLU. Langkah ini dilakukan seiring kurangnya dana APBD yang dialokasikan pemda untuk membayar upah bulanan para tenaga kontrak.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Utara, Masjudin Ashari, SE. MM., Senin, 20 Februari 2017 usai menggelar asistensi evaluasi tenaga kontrak di Aula Kantor Bupati mengatakan, saat ini seluruh SKPD akan merumuskan kebutuhan tenaga kontrak sesuai kebutuhan serta kompetensi tenaga.

Iklan

Seluruh SKPD, kata dia, telah menjabarkan di DPA masing-masing alokasi pembayaran upah bagi tenaga non PNS. Namun menurut catatan BKD, alokasi anggaran secara keseluruhan tidak cukup untuk membayar upah seluruh tenaga kontrak yang ada.

“Rekaman kami, ada 1.800-an orang tenaga kontrak, tetapi yang mampu dibiayai oleh APBD hanya 1.456 orang (baca: 344 orang terancam tidak terbayarkan dari asumsi 1.800 orang). Kita akan cek, masih adakah orang-orang di SKPD yang bekerja dengan status mengabdi, sukarela dan sebagainya. Dan kita juga akan petakan siapa saja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di SKPD,” papar Masjudin.

Seluruh tenaga kontrak yang bekerja di semua SKPD, jelasnya, memiliki ikatan kerja dengan pimpinan SKPD untuk periode 1 tahun (Januari – Desember). Untuk tahun 2017 ini, para tenaga kontrak tahun lalu belum menandatangani perjanjian. Dengan berakhirnya periode 1 tahun kontrak di 2016 maka, seluruh tenaga kontrak mesti diajukan kembali untuk periode 1 tahun berikutnya.

Pengangkatan atau perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak mempertimbangkan kinerja, disiplin, berintegritas, sehingga Pemda tidak terkesan mempekerjakan SDM dengan sia-sia.

Lagi pula, keberadaan tenaga kontrak diperlukan untuk menjamin ketersediaan SDM dalam mendukung percepatan pelayanan publik SKPD di tengah kekurangan tenaga berbanding beban kerja. Mengandalkan PNS untuk melaksanakan seluruh beban kerja, ia memastikan tak mampu. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan Pemda untuk menyiasati ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan beban kerja dan anggaran.

Ditanya mengenai potensi pengurangan tenaga kontrak, menurut dia akan sangat bergantung dari hasil analisis beban kerja SKPD. Misalnya, beban kerja SKPD akan optimal jika didukung dengan 40 orang pegawai, sedangkan di SKPD tersebut memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak, maka besar kemungkinan akan dilakukan pengurangan.

“Rasio pegawai kita saat ini 1:2, artinya untuk 1 pejabat struktural eselon terendah mempunyai 2 orang staf, pengaruhnya akan menyebabkan ada 4 pejabat struktural lain yang tidak punya staf,” ujarnya.

Selain evaluasi pegawai kontrak, Pemda KLU sambung dia, juga tengah melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk penambahan formasi pegawai, meski pusat telah menyatakan moratorium pengangkatan ASN. Sebagai gambaran, dari lobi Pemda KLU akan memperoleh formasi Guru Garis Depan sebanyak 25 orang, bidang 27 orang, 3 orang dokter, dan 3 orang ikatan dinas dari formasi 2016 lalu, ditambah 25 orang penyuluh. Dengan demikian, Lombok Utara akan memperoleh tambahan tenaga sekitar 83 orang. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here