Upah Petugas Pelayanan Adminduk akan Dinaikkan Setara UMR

Wabup Loteng, H.M. Nursiah memimpin apel pagi di Disdukcapil Loteng, Selasa, 2 Maret 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Selasa, 2 Maret 2021, memulai berkantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sesuai komitmen awal pascadilantik beberapa hari yang lalu. Selain sebagai langkah awal implementasi komitmen pembenahan pelayanan publik di daerah ini, sekaligus untuk melihat langsung kualitas pelayanan di Disdukcapil Loteng. Apalagi selama ini pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) banyak dikeluhkan masyarakat, utamanya soal maraknya dugaan pungutan liar (pungli).

 “Pembenahan kualitas pelayanan publik memang jadi perhatian utama kita. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan pengurusan adminduk yang selama ini banyak dikeluahkan oleh masyarakat,” terangnya, Selasa siang.

Iklan

Ia mengatakan, bagaimana pungli bisa dicegah kalau dari sisi kesejahteraan petugasnya saja belum layak, sehingga petugas pelayanan berpotensi mencari pemasukan diluar upah resmi diterimanya.  “Solusinya, ke depan kita akan upayakan bagaimana supaya petugas pelayanan di Disdukapil honornya dinaikkan paling tidak setara UMR,” terangnya.

Dengan begitu, dari sisi kesejahteraan para petugas pelayanan ini bisa dikatakan layak, sehingga tidak ada alasan lagi bagi petugas untuk melakukan pungli atau tidak bekerja dengan maksimal melayani masyarakat.

Diakuinya, kendati belum menemukan ada kasus atau bukti terkait pungli tersebut, namun karena itu berkaitan dengan pelayanan publik, potensi terjadinya pungli tetap ada. Karena bagaimana pun juga, pelayanan adminduk menjadi salah satu pelayanan publik yang bisa dikatakan rentan terjadi pungli.

“Untuk mengantisipasi terjadinya pungli, maka pembenahan harus dilakukan. Dimulai dari pembinaan mental sumber daya manusia (SDM) yang ada di Disdukcapil Loteng itu sendiri, sampai penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga potensi atau celah terjadinya pungli bisa diminimalir,” paparnya.

Penyiapan kedua aspek tersebut penting, karena keduanya saling berkaitan. Tidak akan bisa pungli dicegah kalau mental petugasnya tidak diperbaiki, meski didukungan fasilitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pembinaan mental petugas juga tidak akan ada artinya.

Dari sisi fasilitas pendukung, beberapa fasilitas yang dirasakan kurang perlahan akan ditambah. Termasuk pelayanan ditingkat kecamatan dan desa juga akan diperkuat. Supaya masyarakat bisa lebih mudah dan dekat untuk memperoleh pelayanan.

Bahkan pihaknya ada rencana untuk memperbanyak loket-loket pelayanan adminduk. Tidak hanya terkonsentrasi di kantor Disdukcapil dan kecamatan saja, tetapi juga di fasilitas umum, seperti pasar dan sekolah. Termasuk di RSUD Praya. “Ini semua untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (kir) 

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional