Ungkap Dugaan Konspirasi, Pemda Lobar Serahkan Dokumen Aset Punikan ke Kejati NTB

Ilustrasi dokumen dan data. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyerahkan data dan dokumen aset di Punikan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar seluas 6,9 hektar ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Permintaan data dan dokumen ini untuk keperluan penyelidikan persoalan aset yang diduga sarat konspirasi sehingga Pemda dirugikan akibat aset itu dikuasai oknum.

Kepada wartawan akhir pekan kemarin, Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi membenarkan kalau persoalan Aset di Punikan seluas 6,9 hektar sudah masuk ranah hukum ditangani oleh Kejati. Pihak terkait menyelidiki adanya dugaan permainan dalam sengketa aset diduga melibatkan para oknum yang melakukan konspirasi.”Betul itu, persoalan aset Punikan Lingsar itu sudah masuk ranah kejaksaan tinggi,”jelas dia.

Iklan

Persoalan aset ini sudah masuk ke Kejati NTB. Dan pihaknya bersama Kejati menjalin koordinasi. “Dan kami (BPKAD) sudah dimintai data dan dokumen. Kami pun sudah serahkan bukti catatan, bukti pengunaan dari dinas pertanian dan bukti pernah menyewa dari oknum,”imbuh dia. Data dan dokumen aset ini diminta oleh kejaksaan sekitar sebulan lalu.

Dugaan adanya konspirasi dalam persoalan aset ini bukan tanpa dasar. Karena beberapa informasi, data dokumen dimiliki pihaknya. Aset ini jelas-jelas milik Pemda karena tercatat di daftar inventaris Dinas Pertanian. Selain itu, bukti setor sewa lahan dari penggarap ada di BPKAD. Namun ada beberapa oknum yang diduga berkonspirasi. Modusnya, oknum sengaja menggugat pihak yang menggarap lahan itu. Yang menjadi tanda tanya besar, kenapa Pemda yang terang-terangan sebagai pemilik lahan justru tidak digugat.”Jadi ini motif (modus) yang dipakai para oknum ini,”bebernya. Hasil sengketa lahan ini dimenangkan oknum penggugat.

Kejanggalan lain, bukti kuitansi sewa lahan tersebut dari penggarap ada di Pemda. “Kalau dia merasa menjadi lahannya Kenapa mesti setor sewa ke Pemda,”kata dia. Belum lagi, lanjut dia, di atas lahan itu dulu ada ratusan pohon kelapa. Namun semua semua pohon-pohon itu telah ditebang. “Tanaman itu milik Pemda, tapi ditebang,”ujarnya.

Langkahnya untuk mengamankan aset itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPN untuk memblok (ditahan) pensertifikatan lahan itu. Bahkan, saat berkordinasi dengan BPN, bahwa ada oknum yang mengajukan pensertifikatan lahan itu. Namun tidak diizinkan karena sudah diblok. “Dan saat itu kami tengah ajukan pensertifikatan lahan itu,”jelas dia. Terkait bukti yang dimiliki Pemda, memang belum ada serifikat namun ada dokumen dan data yang dimiliki Pemda. (her)