Undangan Diduga Dipalsukan, Musda Golkar Kota Bima Memanas

Mataram (suarantb.com) – Setelah sebelumnya Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Bima menemui jalan buntu, kini pelaksanaanya di Kota Mataram kembali memanas. Pasalnya, undangan kepada pengurus  untuk menghadiri Musda Golkar Kota Bima, Kamis, 22 September 2016 diduga telah dipalsukan.

Pengurus  DPD II Partai Golkar Kota Bima Demisioner, Al Imron, SH membenarkan dugaan pemalsuan undangan Musda tersebut. Kejadian tersebut bermula saat  DPD I Golkar NTB mengirim undangan untuk melaksanakan Musda di Kota Mataram. Hal yang menurutnya janggal, seharusnya bukan DPD I yang membuat undangan melainkan Pelaksana Tugas (Plt) DPD II Golkar Kota Bima.

Iklan

Setelah diselidiki, ternyata undangan yang dikirimkan oleh DPD I Golkar NTB ditandatangani oleh Ketua DPD I Golkar NTB, H. M. Suhaili FT dan Sekretaris , Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH itu  ternyata cacat hukum. Pasalnya, Ketua DPD I Golkar NTB mengaku tidak pernah menandatangani surat undangan tersebut.

“Ternyata kita selidiki undangan tersebut diduga palsu. Karena Ketua  sendiri tidak mengakui tanda tangan, dan pemalsuan ini sudah diakui oleh Pak Agussalim,” kata Imron di Kantor DPD I Golkar NTB, Kamis, 22 September 2016.

Imran mengatakan, Plt Sekretaris DPD II Golkar Kota Bima, Agussalim sendiri telah mengakui, dirinya memindai tandatangan Ketua DPD I Golkar NTB atas perintah dari Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH.

 “Tiba-tiba kami dikagetkan dengan undangan Musda hari ini yang dikeluarkan oleh DPD I, bukan Plt. Ternyata kita selidiki undangan tersebut diduga palsu, karena Ketua  sendiri tidak mengakui tanda tangan. Dan pemalsuan ini sudah diakui oleh Pak Agussalim. Dialah yang menscan ini atas perintah Hj, Bq Isvie Rupaeda, Ketua DPRD NTB,” terangnya.

Untuk itu, undangan Musda yang dikirim lewat PO Bus Langsung Indah oleh Agussalim selaku Plt.  Sekretaris DPD II Golkar Kota Bima tersebut, kata  Imran sudah menyalahi aturan. Sehingga pihaknya  akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, di luar laporan ke DPP Partai  Golkar di Jakarta agar yang bersangkutan dipecat.

“Intinya tidak ada Musda hari ini, karena ini sudah diakui surat palsu. Maka dari ini kami akan melaporkan ke Polda NTB karena sudah memenuhi unsur pidana pemalsuan, pasal 263,” katanya.

Mengenai siapa saja pihak yang akan dilaporkannya nanti?  Imran menyebutkan, selain  Agussalim, ia juga akan melakukan hal serupa terhadap beberapa pihak yang telah memerintahkannya.

Agussalim dimintai keterangan oleh beberapa pengurus DPD II Golkar Kota Bima terkait tindakannya tersebut memilih diam dengan mata terpejam dan tanpa reaksi sedikitpun. Hal yang terus dilakukan meskipun  sejumlah pengurus  DPDP II yang kesal tersebut sesekali meneriakinya.  (ast)