UN dan UAMBN Ditiadakan, Madrasah Bisa Memilih Bentuk Ujian Madrasah

H. Jalaludin (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Madrasah dipersilakan memilih bentuk ujian madrasah (UM) tahun pelajaran 2020/2021. Ujian madrasah sendiri merupakan salah satu yang harus diikuti siswa agar dinyatakan lulus dari madrasah. Sementara Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) jenjang MTs dan MA tahun pelajaran 2020/2021 ditiadakan.

Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Jalaludin, M.Ed., pada Rabu, 24 Februari 2021 menjelaskan, aturan tersebut mengacu SE. Dirjen Pendis nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas dan SK. Dirjen Pendis Nomor 752 Tahun 2021 tentang  POS Ujian Madrasah TP. 2020/2021.

Iklan

Ia menjelaskan, bentuk ujian madrasah dapat berupa ujian tulis, ujian praktik, penugasan, dan atau portofolio. “Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur,” ujarnya.

Jalaludin menjelaskan, madrasah memilih bentuk ujian dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19. Mata pelajaran Penjas Orkes, Seni Budaya, Prakarya,  Kewirausahaan, Informatika, serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu pengukuran, diujikan dalam bentuk praktik atau penugasan.

Ia juga menjelasakan, peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Selain itu, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, serta mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah.

“Ujian madrasah bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai SKL pada akhir jenjang pendidikan pada MI, MTs, MA dan MAK,” jelas Jalaludin.

Terkait kisi-kisi, kisi-kisi mata pelajaran umum disusun oleh guru pada madrasah, dan kisi-kisi Mapel PAI dan Bahasa Arab disusun oleh Kemenag Pusat. Sementara, naskah soal ujian madrasah disusun oleh guru pada madrasah. Naskah soal mengacu pada kisi-kisi.

“Dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah lain pada forum KKG/MGMP,” ujarnya.

Jalaludin juga menegaskan, naskah soal tidak boleh mengandung unsur SARA, politik praktis, radikalisme, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian madrasah meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir.

Tekait jadwal ujian madrasah dapat ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021. Madrasah dapat menyelenggarakan ujian madrasah secara daring dan/atau tatap muka, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

“Madrasah sesuai kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda Ujian Berbasis Komputer (UBK), Ujian Berbasis Kertas Pencil (UKP) dan/atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah,” jelasnya. (ron)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional