UMK Sumbawa 2019 Ditetapkan Rp2.028.950

Kepala Disnakertrans Sumbawa, Syafruddin Nur (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa tahun 2019 mendatang ditetapkan sebesar Rp2.028.950. Penetapannya berdasarkan keputusan Gubernur NTB dengan Nomor 561-851  yang ditandatangani pada 10 Desember lalu.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur mengakui sudah adanya penetapan UMK Sumbawa tahun 2019. Dimana sebelumnya dewan pengupahan kabupaten sudah melakukan sidang beberapa kali untuk melahirkan sebuah kesepakatan atau rekomendasi usulan. Usulan tersebut kemudian  disampaikan ke Bupati yang selanjutnya mengusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan.

Iklan

“Terkait UMK Kabupaten Sumbawa Alhamdulillah sudah ditandatangani pak Gubernur  10 Desember 2018. Jadi sudah ditetapkan pada angka Rp2.028.950,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 20 Desember 2018.

Disebutkannya, jumlah UMK tahun 2019 ada peningkatan dari sebelumnya yang berjumlah Rp1.850.000. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan dan menyosialisasikan penetapan jumlah UMK ini kepada para perusahaan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan SK yang ada.

“Dalam waktu dekat kita akan sampaikan terkait penetapan UMK ini ke perusahaan karena berlaku mulai bulan Januari. Kita juga akan mensosialisasikan kembali agar mereka dapat mematuhi SK UMK ini,” jelasnya.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya juga terus melakukan monitoring dan pembinaan terkait implementasi UMK di lapangan. Dari monitoring yang dilakukan, diakuinya lebih banyak yang mematuhi dibandingkan yang tidak.

Biasanya, yang memberikan upah di bawah UMK adalah toko-toko. Karena di luar upah, pihak toko juga memberikan uang makan dan transport. Pihaknya pun tetap berkoordinasi dengan Balai pengawasan ketenagakerjaan, karena memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

“Kita sekedar pembinaan dan lain sebagainya. Kalau pengawasan dan penindakan kewenangannya Balai pengawasan ketenagakerjaan. Yang jelas kita telah membuat kebijakan terkait upah. Penindakan tidak ada di kami. Dalam mengontrol kebijakan ini, kami berkoordinasi dengan Balai pengawasan ketenagakerjaan,” pungkasnya. (ind)