UMK Kota Mataram Tidak Naik

Karyawan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram menyusun barang yang dijual, Jumat, 20 November 2020. Dewan pengupahan menyepakati UMK tahun 2021 tidak naik. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dewan pengupahan terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia sepakat tidak menaikkan upah minimum kota tahun 2021 mendatang. Salah satu pertimbangannya kondisi ekonomi belum stabil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi menyampaikan hasil rapat bersama dewan pengupahan disepakati menetapkan upah minimum kota (UMK) sama seperti tahun 2020. Pihaknya mempertimbangkan dunia usaha di Kota Mataram tiarap akibat pandemi Covid-19. “Hasil rapat kemarin diputuskan UMK tetap seperti tahun ini,” kata Hariadi ditemui Jumat, 20 November 2020.

Iklan

UMK Kota Mataram Rp2.184.470. Dalam penetapan tersebut tidak ada perdebatan antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha. Antara pengusaha dan pekerja memahami kondisi ekonomi saat ini terdampak oleh pandemi. Disampaikan Hariadi, indikator penetapan UMK dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) yang hadir saat itu belum merilis inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada bulan November. “Inflasi dan pertumbuhan ekonomi baru dirilis akhir Desember,” tandasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan praktis tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan menaikkan upah pekerja. Pengusulan UMK kabupaten/kota biasanya diajukan sampai 17 November. Hariadi membantah bahwa terjadi perdebatan antara pengusaha dan pekerja sehingga penetapan UMK molor. “Ya, karena kondisi pandemi saja terus begini,” ucapnya.

Kendati demikian, ia berharap kondisi ekonomi segera pulih sehingga UMK di tahun 2022 mendatang bisa dinaikkan.

Ketua Serikat Pekerja Pariwisata Kota Mataram, Ahmad Mujadid menegaskan, pihaknya tidak bisa terlalu mendesak pengusaha untuk menaikkan upah pekerja. Pasalnya, bukan saja pekerja yang butuh pemasukan, tetapi pengusaha juga butuh uang untuk menjalankan usaha. Pandemi Covid-19 diakui, menjadi pertimbangan sehingga imbauan dari Menteri Tenaga Kerja dijadikan acuan. “Memang kondisi sekarang agak berat mendesak pengusaha menaikkan upah,” tandasnya.

Pekerja banyak dirumahkan tanpa menerima gaji. Pihaknya berupaya mengadvokasi pekerja minimal diberikan setengah dari gaji mereka. Rupanya, kondisi perusahaan minim penghasilan agak berat. Mujadid berusaha agar anggotanya tidak diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Kita usahakan untuk dapat upah setengah karyawan yang dirumahkan saja susah.  Di satu sisi, pengusaha juga butuh uang,” demikian kata dia. (cem)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional