Ubah Rumah Warga Jadi ‘’Homestay’’, Pemerintah Siapkan Rp35 Juta Per Unit

Ilustrasi kamar homestay. (Sumber foto: Flickr)

Mataram (Suara NTB) – Pemenuhan fasilitas akomodasi penginapan untuk menyambut MotoGP menjadi atensi pemerintah saat ini. Untuk 2020, Pemprov NTB menargetkan penanganan alih-fugsi rumah warga di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk menjadi homestay.

Kepala Dinas Perumahan dan Permuliman (Disperkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT., menerangkan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan penginapan bagi potensi wisatawan yang diperkirakan akan mencapai 150 ribu orang.

Iklan

‘’Di provinsi kita akan intervensi 24 unit (rumah warga) jadi homestay. Pemerintah pusat juga akan bangun, tapi jumlahnya masih keluar masuk dalam tahap verifikasi dan validasi data mereka,’’ ujar Sugihartha, Minggu, 23 Februari 2020.

Menurutnya, masing-masing warga yang rumahnya dipilih menjadi homestay akan mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp35 juta. Sasarannya untuk rehabilitasi kondisi rumah, mulai dari akses masuk sampai dengan jamban keluarga.

‘’Itu yang harus berkualitas sesuai standar. Sehingga tamu-tamu yang menginap di homestay itu akan merasa aman dan nyaman,’’ ujar Sugihartha. Saat ini, Disperkim NTB telah menetapkan nama-nama warga penerima yang difokuskan di sekitar kawasan KEK Mandalika.

Di sisi lain, untuk program serupa dari pemerintah pusat masing-masing warga disebut akan menerima dana bantuan mencapai Rp80 juta per unit. Jumlah tersebut memiliki kemungkinan diperbesar jika rumah warga yang akan dijadikan homestay berada di dalam KEK Mandalika.

‘’Yang misalnya perpindahan dari KEK Mandalika itu nilainya sedikit lebih tinggi, karena ada yang sifatnya khusus. Yang di sana nanti bisa lebih Rp80 juta, tapi semuanya akan ditentukan pemerintah pusat,’’ ujar Sugihartha. Dana tersebut diharapkan dapat mengakomodir pembuatan unit rumah baru sebagai homestay.

Diterangkan Sugiharta, pemerintah pusat akan fokus mengerjakan pembangunan rumah warga yang berada di dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk menjadi homestay, sementara Pemprov NTB akan mengurus yang di luar KSPN.

Pembangunan homestay hanya dilakukan di desa-desa wisata yang telah ditunjuk oleh Pemprov NTB. Untuk 2020, pemerintah pusat fokus menanganani daerah KSPN NTB. ‘’Itu dari lingkar bandara sampai KEK Mandalika, kemudian di kawasan Tiga Gili dan di kawasan Sembalun,’’ ujar Sugihartha.

Untuk Pemprov NTB, akan dilakukan penanganan homestay di daerah Lombok Tengah dan Pulau Sumbawa. Seluruh pemilihan rumah warga menjadi homestay tersebut didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) NTB.

Ditegaskan Sugihartha, Disperkim NTB dalam penanganan homestay akan berperan sebagai pelaku konstruksi. ‘’Yang menentukan kesiapan dari masyarakat itu dari Dinas Pariwisata. Karena mereka yang lebih paham kelanjutan homestay tersebut,’’ ujarnya.

Jaminan untuk keberlanjutan homestay ditegaskannya menjadi salah satu aspek penilaian dari rekomendasi yang akan diterima Disperkim NTB. ‘’Kita tidak menginginkan bantuan homestay itu hanya sekadar mendapatkan bantuan. Ternyata, di sisi lain tidak melakukan aktifitas kepariwisataan,’’ pungkasnya. (bay)