Uang Denda Tak Pakai Masker, Dikembalikan untuk Penanganan Covid-19

Sejumlah warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker . (Suara NTB/Satpol PP NTB)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menegaskan pengenaan denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker tujuannya bukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan. Namun, penerapan sanksi denda dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Uang denda yang diperoleh dari hasil operasi gabungan antara Satpol PP, Bappenda bersama TNI/Polri nantinya akan dikembalikan untuk penanganan Covid-19.

Iklan

Semua nanti akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19. Tidak ada untuk keperluan lain. Karena Pemda tak bermaksud mengumpulkan denda ini untuk sumber PAD membiayai pembangunan, tegas Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dalam dialog interaktif di Ruang Call Center Bappenda NTB, Senin, 21 September 2020.

Iswandi menjelaskan, penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19, niatnya adalah mendisiplinkan masyarakat. Uang denda yang terkumpul akan dikembalikan untuk penanganan Covid-19.

Masyarakat disiplin saja sehingga tak kena denda. Sekarang sudah ada penerimaannya. Nanti akan kita umumkan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk penggunaannya, jelasnya.

Operasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 di NTB berdasarkan Perda No.7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam pelaksanaannya, telah diterbitkan Pergub No. 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Di dalam Pergub No. 50 Tahun 2020, diatur tentang sanksi. Berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi.

Denda ini sebenarnya bukan hal yang pokok. Sebenarnya yang pokok itu adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, jelas Iswandi.

Berdasarkan data Bappenda NTB selama seminggu operasi penegakan protokol Covid-19, sejak 14 – 20 September 2020, jumlah penerimaan denda sebesar Rp42.160.000,-. Rinciannya, di Mataram 82 orang masyarakat umum dan 11 orang ASN dengan jumlah denda Rp10.200.000.

Berikutnya di Lombok Barat 73 orang masyarakat umum dan 2 orang ASN dengan jumlah Rp7.700.000. Di Lombok Utara 16 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp1.600.000.

Di Lombok Tengah 68 orang masyarakat umum dan 3 orang ASN dengan jumlah Rp7.300.000. Di Lombok Timur 105 orang masyarakat umum dan 1 orang ASN dengan jumlah Rp10.700.000.

Di Kabupaten Bima 37 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp3.700.000. Dan di Kota Bima 7 orang masyarakat umum dan 4 orang ASN dengan jumlah Rp960.000.

Aturan penerapan sanksi bagi pelanggar, diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub NTB Nomor 50/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam aturannya, penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Penanggulangan Covid-19, dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol PP pada saat operasi penertiban. Setiap operasinya, Satpol PP bisa melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian aturan penerapan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6. Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020. Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus. Dengan memberikan rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol Covid-19 dendanya Rp250 ribu. Selain itu, untuk penanggung jawab atau pengurus/pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu. (nas)