Tutupi Kekurangan APBD NTB Rp 142 Miliar, Lelang Dihentikan Sementara

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menghentikan sementara  lelang proyek yang belum diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah paket proyek yang belum lelang direncanakan akan ditunda eksekusinya tahun ini untuk menutupi kekurangan anggaran yang mencapai Rp 142 miliar.

Selain itu, Pemprov berharap ada penerimaan dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Jika seluruh dana hasil penjualan enam persen saham DMB dibagi ke masing-masing pemegang saham, Pemprov kemungkinan akan mendapatkan penerimaan sekitar Rp 160 miliar lebih.

Iklan

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi mengatakan, di tengah kekurangan anggaran itu, Pemprov harus menyediakan dana untuk penyelesaian proyek percepatan jalan. ‘’Itu yang kita mau cari uangnya. Salah satu alternatifnya, rasionalisasi kegiatan 2018,’’ kata Sekda.

Mana saja kegiatan atau proyek yang dirasionalisasi? Sekda mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyisiran di seluruh OPD. Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 150 miliar. “Yang belum ketemu dari mana sumber baru. Harapan kita dari DMB,” katanya.

Ia berharap penerimaan dari DMB dapat berkontribusi menutupi kekurangan anggaran dalam APBD NTB 2018. Jika penerimaan dari DMB sebesar Rp 160 miliar lebih, maka tidak akan mengganggu belanja lainnya. “Kalau itu masuk, ndak masalah,” katanya.

Namun jika penerimaan dari DMB kurang dari Rp 160 miliar, maka dilakukan rasionalisasi belanja. Baik terhadap paket yang belum lelang, Pokir dan lainnya. Sekda menjelaskan, untuk paket pekerjaan atau proyek yang sudah lelang sudah tidak bisa diganggu. Pemprov masih punya ruang melakukan rasionalisasi atau menunda kegiatan pada paket-paket yang belum lelang.

Kekurangan anggaran ratusan miliar itu mau tidak mau harus dicarikan solusinya. Ia mengatakan, anggaran percepatan jalan menjadi prioritas pertama. Sehingga, dua minggu ke depan, ia meminta ULP untuk menyetop sementara pengadaan barang dan jasa sambil mendapatkan kepastian sumber-sumber penerimaan yang ada, seperti dari DMB.

Berdasarkan data Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, hingga saat ini masih ada 40,69 persen paket proyek senilai Rp 85,455 miliar yang belum diajukan lelang. Paket-paket yang belum diajukan lelang itu tersebar di sejumlah OPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pariwisata, Dinas PUPR dan OPD lainnya. Selain paket proyek yang dilelang melalui ULP, sebanyak 1.456 paket proyek non lelang yang belum proses di seluruh OPD dengan nilai Rp 273,856 miliar.

Data yang dihimpun Suara NTB, sejumlah paket proyek yang belum lelang di Dinas Dikbud yang nilainya miliaran rupiah antara lain belanja modal alat laboratorium IPA senilai Rp 4,071 miliar lebih, belanja modal penambahan ruang kelas SMK paket 8 senilai Rp 1,336 miliar. Selanjutnya, belanja modal alat praktikum peralatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan paket 3 senilai Rp 5,5 miliar lebih, belanja modal alat praktik peralatan telekomunikasi, navigasi dan komputer paket 4 senilai Rp 4,9 miliar.

Selain itu, belanja modal alat praktik peralatan tulis, alat cetakan, kantor, pendidikan dan kesenian paket 5 senilai Rp 4,56 miliar lebih. Belanja modal alat praktik peralatan pengemas, pengangkat dan pengangkut paket 6 senilai Rp 4,327 miliar lebih. Belanja modal alat praktik peralatan mekanikal serta elektrikal paket 7 senilai Rp 3,7 miliar dan lainnya.

Sementara itu, beberapa paket proyek yang belum diajukan lelang di Dinas Pariwisata, seperti meubelair Poltekpar senilai Rp 1,5 miliar, pembuatan ruang ganti dan atau toilet di geosite Tambora senilai Rp 270 juta. Selain itu, pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner di Aik Nyet Narmada senilai Rp 270 juta, pembuatan jalan pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan dan tempat parkir agrowisata Sembalun senilai Rp 480,7 juta. (nas)