Turun ke Desa Jango, Komisi IV DPRD Loteng Terima Pengaduan Dugaan Penyelewengan Beasiswa PIP

Puluhan wali murid SDN 1 Jango dikumpulkan di aula kantor Desa Jango oleh Komisi IV DPRD Loteng, terkait pengaduan dugaan penyelewengan beasiswa PIP oleh oknum guru sekolah setempat, Rabu, 3 Maret 2021. (Suara NTB/kir) 

Praya (Suara NTB) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu, 3 Maret 2021, turun lapangan ke Desa Jango Kecamatan Janapria. Menyusul adanya pengaduan wali murid SDN 1 Jango terkait dugaan penyelewengan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum guru sekolah setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di aula kantor Desa Jango tersebut, puluhan wali murid dan aparat desa dikumpulkan untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan yang terjadi.

Iklan

“Kita turun langsung untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan penyelewengan yang terjadi,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Loteng, Suhaimi, S.H.

Pihaknya, turun langsung sebagai bentuk respons cepat atas persoalan yang terjadi tengah masyarakat. Tidak hanya kemudian menerima pengaduan tertulis saja tanpa mengetahui secara langsung kejadian di lapangan.

Ia menjelaskan, selama ini ketika ada persoalan masyarakat yang biasanya datang mengadu ke DPRD Loteng. Tapi Komisi IV DPRD Loteng ini mengubah pola itu. Ketika ada pengaduan masyarakat, anggota DPRD Loteng yang turun langsung ke lapangan. Kalau ada persoalan yang perlu dituntaskan di kantor DPRD Loteng, baru kemudian dibawa ke kantor DPRD Loteng.

Saeful Fahmi, perwakilan wali murid SDN 1 Jango, dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Jango, Mutawalli tersebut, mengungkapkan, dugaan penyelewengan beasiswa PIP tersebut bermula dari informasi yang diterima salah seorang wali murid awal tahun lalu. Bahwa para siswa SDN 1 Jango memperoleh bantuan PIP sejak tahun 2018 lalu. Namun beasiswa tersebut tidak pernah diterima oleh para murid sekolah setempat.

Berdasar informasi tersebut, para wali murid kemudian melakukan pelacakan program PIP tersebut secara online. Dan, diperoleh informasi kalau bea siswa PIP bagi siswa kurang mampu di SDN 1 Jango tersebut sudah dicairkan oleh pihak sekolah. Termasuk untuk beasiswa PIP tahun 2020.

Tidak terima para wali murid kemudian mendatangi pihak sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Para wali murid juga meminta pihak sekolah menyerahkan kartu dan buku rekening PIP milik siswa. Dari situ diketahui kalau hampir semua siswa penerima beasiswa PIP sebanyak 147 orang sudah dicairkan dananya oleh pihak sekolah dengan nilai mencapai sekitar Rp 59,4 juta dari total beasiswa PIP yang diterima SDN 1 Jango sebesar Rp 59,8 juta.

Tetapi hanya beberapa murid saja yang diberikan. Itupun tidak seluruhnya. Sementara masih banyak murid yang belum menerima bea siswa PIP tersebut. “Pihak sekolah sempat berdalih dana PIP tersebut sudah digunakan untuk membeli baju seragam. Tapi nyatakan, siswa SDN 1 Jango selama ini tidak pernah menerima baju seragam,” tambahnya.

Persoalan tersebut sempat dimediasi oleh kepala UPT dan pengawas sekolah. Namun tidak memberikan solusi. Justru kepala UPT dan pengawas sekolah terkesan memojokkan para wali murid. Termasuk komite sekolah diduga juga ikut bermain dalam kasus ini. Sehingga para wali murid memutuskan untuk membuat pengaduan ke DPRD Loteng. “Syukur alhamdulillah pengaduan kita direspons cepat oleh DPRD Loteng,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., mengaku sudah mendapat banyak informasi terkait pengaduan yang ada. Sebagai tindaklanjutnya pihaknya akan segera memanggil pihak terkait. Mulai dari kepala sekolah, kepala UPT serta pengawas sekolah. Termasuk kepala dinas dan bank penyalur.

“Kita sudah rencanakan, Senin depan memanggil para pihak dalam persoalan ini. Untuk memperjelaskan persoalan yang ada. Seperti apa sikap kita selanjutnya, nanti tergantung hasil pertemuan tersebut,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional