Turun Jabatan, Pejabat Tak Bisa Menggugat

Mataram (suarantb.com) – Pemkot Mataram mulai melaksanakan proses assessment pada Rabu, 12 Oktober 2016 khusus pejabat eselon II. Setelah proses ini rampung, ada dua kemungkinan yang dapat diterima para pejabat yaitu pergeseran jabatan (mutasi) atau penurunan jabatan (demosi). Dari sejumlah pejabat yang mengikuti assessment tersebut, kemungkinan akan ada yang terdemosi akibat rendahnya perolehan nilai assessment dan evaluasi kinerja.

Bagi pejabat yang turun jabatan, dipastikan tak akan bisa mengajukan gugatan hukum. Pasalnya menurut Ketua tim assesor, Dr. Muazar Habibi proses assessment di Kota Mataram dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kecuali demosinya tanpa assessment, pejabat itu bisa menggugat hukum,” terangnya, Rabu, 12 Oktober 2016.

Iklan

Pejabat terdemosi atau non-job setelah mengikuti assessment harus menerima sepenuhnya keputusan tersebut. Sebab, proses assessment merupakan salah satu amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan pimpinan perangkat daerah.

Muazar menyebutkan sering muncul gugatan dari pihak yang tidak terima jika jabatannya diturunkan. Namun, ia menegaskan hal tersebut tak bisa dilakukan, karena proses assessment memiliki prosedur yang jelas dan sah secara hukum. Sekalipun ada kemungkinan pejabat menggugat, dapat dipastikan pejabat tersebut akan kalah banding.

“Sebelum menggugat hukum, kita tunjukkan dulu hasil-hasilnya. Karena ini adalah amanat konstitusi,” jelasnya. Meskipun keputusan akhir ada di tangan Walikota, namun menurut Muazar penilaian atas dasar subjektivitas sangat kecil. Sebab, Walikota juga harus mengambil keputusan dengan berpedoman pada hasil assessment dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

“Harus berpedoman pada hasil. Untuk apa kita laksanakan ini (assessment) kalau nanti dicuekin,” tegasnya. (rdi)