Turun 0,46 Persen, Target Penurunan Kemiskinan di Loteng Gagal Tercapai

Praya (Suara NTB) – Harapan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menekan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun di daerah gagal terwujud tahun ini. Pasalnya, angka kemiskinan di Loteng tahun ini hanya turun sekitar 0,46 persen. Angka tersebut jauh di bawah target yang sudah dicanangkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi wartawan, Senin, 19 Juni 2017, menjelaskan, sesuai data yang dirilis BPS Loteng, angka kemiskinan di Loteng tahun ini sebesar 15,80 persen. Turun dari angka kemiskinan tahun sebelumnya sebesar 16,26 persen. “Walaupun penurunan kecil, tapi tetap patut kita syukuri,” ujarnya.

Iklan

Menurutnya, pemerintah daerah sudah berupaya maksimal bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini. Kalaupun hasilnya belum maksimal sesuai target yang sudah ada, itu akan jadi bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan. Karena, menekan angka kemiskinan bukan perkara mudah dan butuh kerja ekstra keras lagi.

Nursiah menjelaskan, banyak aspek yang membuat upaya menekan angka kemiskinan belum bisa optimal seperti target yang ada. Paling utama, persoalan data kemiskinan yang belum sepenuhnya valid. Akibatnya, program pemerintah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan menjadi tidak fokus, karena target programnya kurang tepat pada target yang seharusnya.

Selain itu, sinkronisasi program antara program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sampai sejauh ini belum terwujud sepenuhnya. Sehingga wajar jika kemudian hasilnya belum optimal. “Ke depan persoalan-persoalan itulah yang menjadi fokus bagi kita untuk dituntaskan segera,” terangnya.

Hal ini dimulai dengan validasi data kemiskinan, tahun ini akan dimulai. Dengan begitu, Pemkab Loteng nantinya memiliki database angka kemiskinan yang benar-benar valid. Termasuk peta dan kantong-kantong kemiskinan di daerah ini.

  Program Senilai Puluhan Miliar Dinilai Tak Signifikan Tekan Kemiskinan

Data itulah yang nantinya akan digunakan oleh semua SKPD lingkup Pemkab Loteng dalam menyusun dan menyiapkan program pengentasan kemiskinannya. “Kalau data sudah valid, maka tinggal penataan dan pelaksanaan programnya. Supaya benar-benar fokus pada target dan sasaran yang ada,” imbuhnya.

Terkait sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pusat, komunikasi dan koordinasi akan lebih diintensifkan, supaya pelaksanaan program antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat nantinya benar-benar sinkron. Tidak ada yang kemudian terkesan tumpang tindih. Sehingga hasilnya benar-benar optimal.

“Menekan angka kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai,” ujar mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here