Tuntutan Tak Direspons, Warga Desa Lembuak Segel Kantor Desa

Warga Desa Lembuak Kecamatan Narmada menyegel kantor desa buntut kekecewaan terhadap Kades dan Pemda Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) –Warga Desa Lembuak Kecamatan Narmada Lombok Barat melakukan aksi penyegelan terhadap kantor desa Kamis, 10 September 2020. Aksi warga ini buntut kekecewaan terhadap kepala desa dan Pemda Lobar yang terkesan membiarkan persoalan aset desa berlarut-larut. Warga yang geram meluapkan kekecewaannya, lantaran pemda dalam hal ini Bupati tak kunjung menindaklanjuti usulan warga untuk memberhentikan Kades setempat yang diduga teribat dalam penjualan aset desa.
Salah seorang warga Suhardiman mengungkapkan, penyegelan kantor desa ini dilakukan warga sebagai bentuk ketidakpuasan warga masyarakat kepada pemerintah desa, karena tidak penyelesaian dan diduga Kepala Desa ikut terlibat dalam menjual aset desa yang sekarang sedang di gugat oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik.”Ini bentuk kekecewaan warga yang kepada Kepala Desa,”‘tegasnya.

Warga sudah dua kali bersurat kepada Bupati Lobar, menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kepala Desa. Namun sampai saat ini surat yang meminta agar Kepala Desa diberhentikan sementara belum ada respons dari pemerintah Kabupaten Lombok.” Kita sudah bersurat dua kali ke Bupati, tetapi belum ada respon, makanya masyarakat kecewa,” katanya.

Iklan

Ketua BPD Desa Lembua, H. Ahmad Darwilan mengungkapkan, bahwa masyarakat ingin memberhentikan sementara Kades Lembuak. Apa yang menjadi permintaan dari masyarakat ini akan ditindaklanjuti kepada Bupati, karena yang berhak memberhentikan adalah kewenangan dari Bupati. Apakah nantinya akan diberhentikan sementara atau tidak, menjadi kewenangan Bupati.” Yang jelas warga masyarakat menuntut agar kades diberhentikan, karena tidak memuaskan bagi masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan, apalagi sampai aset daerah dijual, yang diduga Kades ikut terlibat,” ujarnya.

Apa yang menjadi tuntutan masyarakat, nantinya akan ditandatangani dan dikirimkan ke Bupati Lombok Barat, dan akan diserahkan ke pengadilan. Karena saat ini, sedang berjalan gugatan aset desa yang dilakukan warga. Bahkan kuasa hukum pemerintah desa yang sudah ditunjuk, informasinya dicabut oleh Kades. Masyarakat tidak menginginkan kuasa hukum dicabut oleh desa, dalam mengahadapi gugatan.” Desa digugat, kemudian ditunjuk kuasa hukum, tetapi penunjukan kuasa hukum dicabut oleh Kepala Desa. Padahal sudah diminta untuk tidak dicabut, tetapi malah dicabut sepihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyelamatan Aset Desa Lembuak, Sabirin menjelaskan, sesuai data yang dimiliki, luas lahan tersebut sekitar 15 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran menggunakan satelit, luas lahan tersebut sekitar 12 are.”Kami sangat sayangkan sikap Kades, karena seharusnya setiap ada masalah diselesaikan dengan bijaksana, terlebih saat ini pemerintah desa sedang digugat seharusnya kepala desa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, karena lahan ini sudah 63 tahun dikuasai oleh desa,” tegasnya.

Sejak tahun 1957, Pemdes Lembuak sudah menguasai, namun sekarang tiba-tiba ada warga yang datang membawa pipil mengklaim lahan aset desa. Namun pihak desa malah dengan kebijakan sendiri mendukung langkah pemilik dan menyerahkan lahan kepada warga, tanpa ada koordinasi atau melakukan rapat dengan perwakilan dari masyarakat maupun BPD.
Kepala Desa Lembuak, Kamarudin Jaelani mengaku tidak mengetahui jika warganya melakukan penyegelan kantor desa. Karena ia tidak hadir dalam musyawarah desa luar biasa yang digelar warga, lantaran dirinya harus menyerahkan berkas ke Polda NTB. Karena pihaknya diberi waktu oleh Polda untuk melengkapi bukti-bukti laporan masalah lahan tersebut sampai dengan minggu ini. “Makanya saya ndak bisa hadir, dan belum tahu informasi itu (penyegelan). Tapi saya sudah diberitahu oleh ketua BPD terkait musyawarah luar biasa ini. Saya tanya, kenapa mendadak sekali, dikasih undangan sore lalu pagi dilakukan musyawarahnya,”tukasnya.

Terkait kekecewaan warga yang menyebabkan aksi menyegel kantor desa, menurut dia menyangkut masalah aset. Sebagai bentuk keseriusan desa menangani masalah lahan, pihaknya sudah membentuk tim, mengumpulkan alat bukti yang ada mengacu aturan hukum dan aturan yang berlaku. Pihaknya juga sebelumnya sudah mengundang para tokoh di desa untuk membahas masalah lahan yang menjadi salah satu pokok persoalan yang jadi tuntutan warga.

Namun para tokoh ini tidak hadir, justru mencuat dari warga menuntut dirinya diturunkan. Langkah menyikapi penyegelan kantor desa ini, pihaknya belum berani mengambil sikap. Kalaupun ada upaya mengalihkan pelayanan sementara waktu ke kantor camat, menurut Kades Lembuak, tidak mempersoalkan apabila sesuai ketentuan yang berlaku. “Nanti kami pikirkan bagaimana langkah selanjutnya,”tegas dia. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here