Tuntutan JPU Belum Siap, Sidang Wawali Kembali Ditunda

Suasana di luar Kantor PN Bima usai diputuskan penundaan sidang tuntutan terdakwa kasus pembangunan Jeti Bonto, Wawali Bima, Feri Sofiyan, yang digelar di PN setempat, pada Rabu, 6 Oktober 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Sidang tuntutan terdakwa kasus pembangunan jembatan tiang (jeti) Bonto, Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan, SH, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bima pada Rabu, 6 Oktober 2021 kembali ditunda.

Seharusnya sidang agenda pembacaaan tuntuan dari Jaksa Penuntu Umum (JPU) digelar pada Tanggal 28 September 2021, namun ditunda dan diagendakan pada 6 Oktober 2021. Agenda sidang tuntutan yang molor seminggu itu, kemudian kembali ditunda sampai dengan dua minggu kedepan. Penundaan sidang tuntutan tersebut karena JPU belum siap.

Iklan

“Kami meminta agar sidang tuntutan ditunda dua pekan lagi atau sampai tanggal 21 Oktober 2021,” kata salaseorang JPU ke Majelis Hakim PN Bima.

Setelah itu, Majelis Hakim pun menyampaikan permintaan JPU itu ke penasehat hukum terdakwa. Meski terjadi perdebatan alot, akhirnya Majelis Hakim memutuskan menunda sidang hingga 21 Oktober 2021.

Pehasehat Hukum terdakwa, Lily Murfuatun SH, MH, mengaku keberatan dengan sikap JPU yang meminta sidang tuntutan ditunda. Padahal sidang tuntutan seharusnya digelar sejak Tanggal 28 September 2021. “Kami sangat keberatan. Kami anggap JPU tidak logis, karena terus menunda persidangan tuntutan berkali-kali,” katanya.

Penasehat  hukum terdakwa lainnya, Bambang SH mengaku penundaan sidang tuntutan dikwatirkan akan memunculkan sikap negatif dari masyarakat Kota Bima dan berpotensi terjadinya instablitas daerah. “Melihat kondisi seperti ini kami khwatir masyarakat Kota Bima tidak puas dengan kinerja JPU,” katanya.

Ia mengaku, penundaan sidang itu juga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pengadilan utama dan banding. Pasalnya poin pertama dalam dalam SE tersebut, penyelesaian perkara pada tingkat pengadilan Pertama paling lambat waktunya lima bulan. Sedangkan kasus tersebut sudah berjalan lebih dari lima bulan.

“Alasan JPU tidak logis, karena sudah dua kali menunda sidang tuntutan. Kami  mempertanyakan alasan penundaan sidang ini, karena akan memunculkan asumsi negatif dari masyarakat Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional