Tuntut SK 118 CPNS K2 Dompu, Orator Aksi : Biar Tidak Dibayar Gaji Tapi Kembalikan Harga Diri Kami

Dompu (Suara NTB) – Salah seorang orator aksi dari 118 CPNS K2 Dompu, Ira Susasanti tak lagi mampu membendung air mata ketika menyampaikan orasi untuk menutut penerbitan SK pengangkatan mereka sebagai PNS, sesuai amar putusan PTUN Mataram Tanggal 31 Agustus 2017 lalu. Guru sekolah dasar asal Huu itu menangis kerena nasibnya yang telah lama digantung, pun memikirkan keluarga yang kini berantakan akibat banyaknya hutang untuk memenuhi kebutuhan selama kasus ini bergulir di meja persidangan.

“Jangan beginikan kami, keluarga kami sudah berantakan karena hutang. Kami pinjam Rp10 juta kembali Rp20 juta. Kami datang hanya untuk mengemis harga diri kami, biar tidak dibayar gaji tapi kembalikan harga diri kami,” ungkapnya saat berorasi di halaman Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu, Jumat, 22 Juni 2018.

Iklan

Berbagai upaya sudah dilakukan 118 CPNS K2 agar statusnya segera dikembalikan, namun nyatanya sampai hari ini, kata Ira Susanti, pihaknya hanya diminta menunggu oleh Bupati Dompu. Untuk itu, sebelum hak-hak mereka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu diindahkan pihaknya pantang untuk pulang.

Sementara Koordinator Aksi dari 118 CPNS K2, Johansyah mengaku, bosan mendengar janji Bupati atas kejelasan nasibnya, bahkan ia rela ditembak mati dan hanya pulang nama ketika pihaknya tidak memperoleh SK tersebut. Ia pun menilai Bupati tidak taat akan konstitusi lantaran tidak mau mengindahkan putusan PTUN Mataram.

“Bupati Dompu telah mempermainkan nasib kami telah menggantung nasib kami. Sampai sekarang putusan konstitusi diabaikan oleh pemimpin Dompu. Kami datang disini bukan sebagai rakyat, tapi kami datang sebagai tergugat dan penggugat telah kalah dalam pengadilan. Kami telah menang secara terhormat, untuk itu kami ingin meminta pertanggung jawaban Bupati Dompu. Ingat lebih baik pulang nama daripada pulang tanpa SK hari ini,” tegasnya.

Sekitar satu jam berorasi massa aksi lantas diterima Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid yang didampingi Kabid Pengembangan dan Kepegawaian BKDSDM setempat, Ahsanudin, SH.

Menanggapi tuntutan 118 CPNS K2 tersebut, Ahsanudin dalam audiensi tersebut menyampaikan, putusan ikrah PTUN Mataram yang mengharuskan pemerintah mengembalikan hak 118 CPNS K2 ini tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian. Hal itu mengingat ada kewenangan pemerintah lain yang menjadi kendalannya, dalam hal ini BKN selaku pihak yang berwenang mengeluarkan NIP.

“Inilah permasalahannya, kita sudah berkali-kali bersurat. Jadi jawaban orang BKN pada saat itu mereka masih menunggu keputusan terhadap delapan orang yang masih kasasi, alasan mereka yang delapan orang ini akan diperlakukan sama dengan 118 orang ini,” jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah daerah akan mengembalikan hak-hak 118 CPNS ini ketika NIP sudah diterbikat BKN, dan selama NIP itu tidak dikeluarkan maka selama itu pula 118 CPNS K2 ini akan terkatung-katung. (jun)