Tuntut Perbaikan Hutan, Warga “Sandera” Sumber Air PDAM di Karamabura

Kondisi So Doro Naru Wilayah kerja KPH Ampang Riwo Soromandi yang gersang karena pohonnya habis dibabat. Kerusakan hutan di berbagai daerah di Dompu memicu bermacam bencana serta membuat titik mata air menyusut, sehingga kerap memicu konflik antarwarga.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Sumber air baku PDAM untuk wilayah Kota Dompu di Desa Karamabura Dompu ditutup warga yang menuntut janji anggota Dewan terkait kerusakan hutan di Karamabura. Penutupan sumber air baku menyebabkan suplai air terhenti. Apalagi saluran sumber air itu baru dibuka, Sabtu, 18 Juli 2020 setelah ditutup, Jumat, 17 Juli 2020.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE yang dihubungi, Minggu, 19 Juli 2020 mengatakan, penutupan sumber air baku PDAM di Karamabura oleh warga, Jumat siang baru bisa dibuka pada Sabtu sore. Penutupan akses saluran di pipa penghantar air baku ke IPA Karamabura Dompu ini tidak ada kaitannya dengan PDAM. Tapi, warga terpaksa melakukan itu agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kesulitan warganya. Apalagi sebelumnya, ada anggota Dewan yang menjanjikan kepada warga untuk menyikapi kasus perambahan hutan di sekitar sumber air Karamabura Dompu.

Iklan

“Bukan masalahnya dengan PDAM, bukan. Dia itu ada janji anggota DPRD terkait perusakan hutan di sungai sumber air baku oleh oknum warga, itu yang ditagih. Supaya gaungnya lebih besar, makanya air baku PDAM ditutup mulut pipanya,” katanya.

Setelah dibuka penutup mulut pipa pengantar air, kini air baku sudah kembali masuk ke IPA secara normal. Tapi air tersebut belum bisa normal didistribusikan ke palanggan karena pipanya sempat kosong selama 2 hari. Untuk membuang air dan mengisi pipa distribusi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga baru sebagian kecil pelanggan yang menikmati air bersih PDAM.“Hasil negosiasi dengan Polisi sehingga pipanya dibuka, anggota Dewan diminta menemui mereka Senin, 20 Juli 2020 ini. kalau ndak, mereka akan tutup kembali pipanya,” ungkapnya.

Kapolsek Kota Dompu, Ipda Kadek yang dihubungi terpisah mengatakan, hasil negosiasi sehingga warga mau membuka penutup sumber air baku PDAM akan dilanjutkan dengan pertemuan, Senin (20/7) ini dengan pihak Dewan dan KPH. “Saya kembalikan ke kepala PDAM (pertemuan Senin ini). kepala PDAM sudah berkoordinasi dengan Dewan dan KPH. Katanya, siap besok ada pertemuan dengan warga,” katanya.

Warga, lanjut Kadek bergerak atas inisiatif sendiri melihat kerusakan hutan yang menjadi sumber mata air warga. Pengrusakan hutan tersebut diduga melibatkan beberapa warga dan itu diminta untuk segera ditangkap agar tidak berkelanjutan.

Anggota DPRD Dompu, Ir Muttakun yang langsung turun meninjau kawasan hutan tersebut saat dikonfirmasi atas tuntutan warga Karamabura mengatakan, tuntutan warga itu sudah disikapi pihaknya. Hasilnya, Dewan telah menyurati Dinas LHK Provinsi NTB untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. “Upaya pencegahan ke Dinas LHK bukan hanya pada pada kawasan hutan Karamabura, tapi untuk semua kawasan hutan di Kabupaten Dompu,” kata Muttakun.

Selain bersurat ke Dinas LHK Provinsi NTB, Dewan juga ke BKPH untuk memanggil 14 orang warga yang diduga terlibat dalam pengrusakan kawasan hutan tersebut. Surat itu dikeluarkan setelah tim Dewan yang turun ke lapangan menyampaikan laporan pada 9 Juli 2020 lalu. Karena sebelumnya, warga Karamabura pada 6 Juli melakukan aksi di Dewan. Perwakilan anggota Dewan langsung turun ke lapangan dan dari diskusi diperoleh informasi ada sekitar 14 orang oknum warga yang terlibat. “Surat kita ke BKPH untuk memanggil 14 orang itu, juga sudah disampaikan juga Desa Karamabura,” kata Muttakun. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here