Tuntut Pemekaran, Warga Badrain Narmada Segel Kantor Desa

Warga Desa Badrain menyegel kantor desa mengunakan kayu menuntut rekomendasi pemekaran, Senin,  7 Januari 2019.

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Badrain Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut pemekaran desa. Setelah sebelumnya menggelar aksi serupa di kantor Pemda Lobar, bahkan sempat menginap di kantor Bupati. Senin,  7 Januari 2019 warga menggeruduk kantor desa setempat. Akibat kecewa terhadap pihak kepala desa yang belum menerbitkan surat rekomendasi pemekaran, warga pun menyegel kantor desa setempat.

Warga dari tiga dusun desa setempat menggelar aksi sekitar pukul 11.00 Wita. Sambil membawa spanduk berisi tuntutan, warga menanyakan alasan kepala desa (kades) tidak mau mengeluarkan rekomendasi itu.

Iklan

Meski sudah ada pengamanan pihak Polsek Narmada yang dipimpin langsung Kapolsek Narmada, Kompol I Gusti Komang Bagia. Sayangnya warga tetap menyegel kantor desa, lantaran kades yang ingin ditemui justru tak berada di tempat. Bahkan tidak ada pihak pemerintah desa yang berani menemui pendemo. Sehingga membuat warga menyegel kantor desa itu. “Salah satu persyaratan kita untuk mekar yang satu-satunya tidak ada itu rekomendasi dari Pemerintah Desa Badrain. Sampai hari ini pemerintah desa belum memberikan kita rekomendasi,”  ujar Koordinator Pendemo, Nahrul Jawandi saat aksi.

Pihaknya tidak tahu alasan kades belum mau mengeluarkan rekomendasi itu. Padahal menurutnya pemekaran itu sudah diatur dalam undang-undang. Jikapun alasanya moratorium, dinilainya itu tidak bersifat permanen. “Suatu saat bisa dibuka kerannya untuk pemekaran. Tergantung situasi dan kondisi,” ujarnya.

Ia pun tegas membantah jika usulan pemakaran ini sarat dengan kepentingan politik. Mengingat dirinya sempat ikut dalam pilkades yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sebab jika melihat ketentuan proses dari desa persiapan menjadi desa pemekaran. Tidak mungkin membuat dirinya kembali mencalonkan diri menjadi kades, karena keterbatasan umur.

Menurutnya pemekaran ini murni asapirasi untuk kepentingan masyarakat. Ia mengatakan dengan pemekaran itu tentu pemeratan pelayanan, pembangunan dan pengembangan ekonomi akan terjamin. “Ini harapan kita, karena anggaran akan semakin banyak ke desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kades terpilih Romi Purwandi mengatakan, penyegelan kantor sudah dibuka oleh warga sendiri. Ia berdalih belum mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran, karena belum ada surat permohonan dari bersangkutan. “Jadi tidak ada dasar sebagai alas penguat untuk bisa dikeluarkan rekomendasi oleh Pemdes,”jelasnya.

Menurutnya tidak serta merta juga kades dapat mengeluarkan rekomendasi, sebab ada BPD sebagai mitra kades yang juga harus menyetujui permohonan pemekaran.

Terpisah, Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, Kusuma Supaka sudah mendapat laporan terkait penyegelan itu. Pihaknya sudah turun ke desa untuk memfasilitasi mediasi masyarakat dengan pemerintah desa. Menurutnya pemekaran ini memang harus ada permusyawatan pihak desa. “Segala sesuatu (pemekaran desa)harus melalui prosedur yang ada. dan memang harus ada musyawarah internal mereka dulu. Jadi tidak bisa di by pass langsung ke atas (langsung mengajukan),” ujarnya. (her)