Tuntut Kenaikan Tunjangan, Perangkat Desa di Bima Datangi DPRD

Perangkat Desa bertemu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima membahas kenaikan tunjangan, di aula utama DPRD setempat, Senin, 11 Januari 2021.(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Puluhan perangkat Desa di Kabupaten Bima yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima pada Senin, 11 Januari 2021. Mereka menuntut kenaikan tunjangan.

Ketua PPDI Kabupaten Bima, Mustakim mengaku kedatangan pihaknya di kantor DPRD untuk menuntut agar tunjangan Perangkat Desa (Kaur Desa) dan Kepala Dusun (Kadus) naik sama seperti Kepala Desa, Sekdes dan BPD. “Kita ingin semua KAUR dan Kadus juga dinaikan tunjangannya sama seperti Kades, Sekdes dan BPD,” ujarnya.

Kata dia, naiknya tunjangan Kades, Sekdes dan BPD akan mulai berlaku pada tahun 2021 ini. Bahkan hal itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bima. Bagi PPDI, Pemerintah itu telah bersikap diskriminasi dengan perangkat Desa. “Soal ini (tunjangan) kami juga menuntut tunjangan agar dinaikkan,” ujarnya.

Untuk itu, mewakili perangkat Desa lain, Mustakim mendesak agar anggota DPRD khususnya Komisi I berkoordinasi dengan pihak Eksekutif atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membahas persoalan itu. “Kami harapkan ada keadilan yang ditunjukkan Pemerintah dan DPRD terhadap Kaur Desa dan Kadus,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT menegaskan tidak pembahasan kenaikan tunjangan apapun tahun 2021, termasuk tunjangan Kades, Sekdes, BPB. Apalagi APBD 2021 sudah diketok. “Tidak ada pembahasan kenaikan tunjangan apapun kemarin, termasuk tunjangan Kades, Sekdes dan BPD,” ujarnya.

Kalaupun ada informasi ada kenaikan tunjangan Kades, Sekdes dan BPD, Ia mengaku akan memanggil DPMD, pasalnya hal itu tidak boleh dilakukan sepihak oleh Pemerintah, apalagi sampai terbit Perbub. “Yang jelas kami akan panggil DPMD untuk mempertanyakan hal ini,” pungkasnya. (uki)