Tuntut Keadilan, Forum Honorer K2 Duduki Kantor Pemda Dompu

Dompu (Suara NTB) – Forum tenaga honorer kategori 2 yang telah diangkat menjadi CPNS menduduki kantor lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu dengan membangun tenda. Aksi para honorer ini sebagai respon atas surat BKN yang membatalkan NIP 134 orang CPNS yang sebelumnya diduga bermasalah. Para honorer meminta agar pembatalan ditarik kembali karena proses pengangkatannya telah dilalui sejak awal.

Ketua forum tenaga honorer K2, M Syafrin kepada Suara NTB, Jumat, 23 September 2016, mengatakan, aksi pendudukan kantor Pemda Dompu ini sebagai respon atas keputusan BKN yang membatalkan sepihak pengangkatan para honorer menjadi CPNS. Padahal mereka menjadi CPNS telah melalui tahapan proses seleksi administrasi hingga tes tulis dan pemberkasan. “Tiba – tiba sekarang kita dibatalkan (menjadi CPNS) tampa ada proses,” katanya.

Iklan

Syafrin menegaskan, pihaknya tidak akan bubar dari kantor Pemda ini hingga ada keputusan bagi penyelamatan nasib mereka sebagai CPNS. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan diajukan PTUN atas keputusan BKN yang membatalkan NIP CPNS di lingkup pemda Dompu. “Kita akan konsultasikan sama teman-teman, masalah ini tidak menutup kemungkinan untuk kami PTUN-kan,” katanya.

Dikatakan Syafrin, sejak memasukan bahan sebelum mengikuti tes CPNS K2 pihaknya tidak dipersoalkan termasuk saat uji publik. Ketika hasil seleksi tes tulis yang menetapkan pihaknya justru dipersoalkan dan keputusan tim yang menyatakan pihaknya tidak memenuhi kriteria (TMK) juga diterima keberatan pihaknya. Sehingga pihaknya bisa mengikuti proses pemberkasan dan disetujui NIP.

Kendati demikian, Syafrin mengatakan, pihaknya bersedia dibatalkan sebagai CPNS. Tapi pembatalan ini jangan sampai penghasilan yang diterima selama ini menjadi beban pihaknya untuk dikembalikan. “Kami bersedia menerima keputusan (pembatalan NIP) ini, tapi kami tidak terima bila harus menanggung lagi beban (keuangan negara yang sudah diterima dan pinjaman bank). Walaupun kami harus menerima beban sosial akibat keputusan ini,” tutupnya. (ula)