Tuntut Janji Politik AKJ Syah, Demo KMD di Dompu Berakhir Ricuh

Massa aksi dari KMD saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Dompu, Senin, 18 Oktober 2021 terkait pemenuhan janji politik pasangan AKJ Syah.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Program unggulan pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT dipertanyakan warga. Semester pertama pemerintahannya dinilai gagal oleh aliansi pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD) yang menggelar aksi, Senin, 18 Oktober 2021.

Massa aksi yang dikoordinir Arjun ini berhasil menerobos masuk kantor Bupati Dompu hingga depan ruang kerja Bupati. Tapi massa aksi akhirnya dibawa keluar oleh aparat keamanan hingga di depan kantor Bupati. Massa bertahan di emperan kantor Bupati, hingga Bupati kembali dari melaksanakan shalat zuhur di masjid Pendopo.

Iklan

Kericuhan terjadi ketika massa aksi yang menolak perwakilan masuk ruang rapat Bupati untuk berdialog dan terus memancing emosi dengan orasi serta aksinya di halaman kantor. Bupati pun kembali menemui massa dan aksi massa membuat aparat mengamankan kayu dan bendera merah putih yang dibawa massa karena terlihat hendak dipake memukul pejabat di depannya. Aksi ini justru menimbulkan gejolak dari massa aksi dan aparat lainnya. Massa aksi pun dipukul mundur hingga di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati sebelah selatan. Diantara massa aksi menklaim ada yang dianiaya dan mengancam akan melaporkannya ke Polda NTB.

Di luar halaman kantor Bupati, massa terus menggedor gerbang pintu gerbang sambil berorasi menilai pemerintahan AKJ Syah gagal mewujudkan janji politiknya. “Program Jara Pasaka, tidak ada sama sekali realisasinya di semester pertama kepemimpinan AKJ Syah. Apalagi program untuk UMKM, pelatihan dan BLK seperti yang dijanjikan,” kata Arjun, koordinator lapangan aksi KMD dalam orasinya.

Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, ST, MT yang dikonfirmasi di depan kantornya menegaskan, apa yang menjadi janji politiknya secara bertahap ditunaikan kendati di awal kepemimpinan tidak diikuti dengan pembiayaan untuk mewujudkan program prioritas. Karena APBD 2021 ditetapkan mengacu pada RPJMD 2015 – 2021 yang menjadi visi misi kepemimpinan sebelumnya.

Kendati demikian, diawal kepemimpinan AKJ Syah, harga jagung yang dijanjikan Rp.4 ribu per kg sudah langsung dirasakan petani. Bahkan harga jagung mencapai Rp.5 ribu lebih per kg. Begitu juga dengan komoditas porang yang diawali dengan demplot oleh petani di Ranggo, Madaprama, dan Pekat. Itu justru diwujudkan melalui komunikasi dengan anggota DPR RI dan bantuan pemerintah pusat.

Program pelatihan dan sertifikasi juga sudah diwujudkan dengan bantuan Kementrian PU bekerjasama dengan SMKN 1 Huu untuk sertifikasi dan pelatihan tenaga las. Pada program Kotaku Bali 1 untuk pelatihan dan sertifikasi tukang bangunan umum. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja bangunan umum 100 orang, pelaksana irigasi 30 orang, pelaksana gedung 30 orang, pelaksana jalan 30 orang, dan mekanikal 30 orang, dalam waktu dekat. Kita tinggal menunggu instruktur dan assesor dari pusat,” ungkapnya.

Untuk BLK, H Syahrul mengatakan sedang berproses. Lahan dan bangunan BLK sudah disiapkan di depan SPBU Manggelewa. Tapi keberadaan BLK ini sangat ditentukan oleh instruktur yang memiliki kualifikasi khusus. “Sejauh ini belum ada tenaga dari daerah. Sementara untuk mendapatkan seritifikasi, itu sangat ditentukan oleh pusat,” ungkapnya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional