Tuntut Ijazah Pengganti, Wali Murid Ancam PTUN-kan Pemda KLU

Tanjung (Suara NTB) – Ijazah siswa SMP, SMA dan SMK yang belum jelas hingga saat ini membuat wali murid gerah. Kamis, 22 September 2016, puluhan wali murid kembali menggelar hearing ke DPRD KLU. Dalam pertemuan yang diikuti pihak eksekutif itu, wali murid mengaku telah melaporkan kasus ijazah tersebut ke Polda NTB. Selain itu, mereka mengancam akan mem-PTUN-kan Pemda KLU jika ijazah tak selesai atau terjadi kesalahan untuk kedua kalinya.

Ancaman itu dilontarkan puluhan wali murid yang tergabung dalam Asosiasi Wali Murid Bersatu Lombok Utara. Mereka mempertanyakan sejumlah hal berkaitan dengan belum keluarnya ijazah pengganti putra-putra mereka. Mulai dari kepastian ijazah diterima, siapa bertanggung jawab menandatangani ijazah akibat blundernya mutasi Kepsek, mengapa dilakukan mutasi Kepsek hingga membuat dokumen negara (ijazah) tak diakui, tuntutan agar Komisi III DPRD KLU mengadukan persoalan ini ke Kemendikbud hingga desakan pembebanan biaya jika putra-putri KLU yang telanjur studi ke luar daerah harus pulang pergi mengurus ijazah pengganti.

Iklan

Komisi I dan Komisi III DPRD KLU yang menerima heraing, tak ingin menjadi “bemper” bagi kesalahan esekutif. DPRD KLU lantas menghadirkan Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., serta pejabat terkait Dinas Dikbudpora KLU.

“Kami para wali murid meminta bapak-bapak di eksekutif tidak berstatemen yang sifatnya kebohongan melalui media. Koran tanggal 15, bapak mengklaim ijazah sudah datang dan diteken, ijazah sudah ditarik. Itu bohong semua, karena sampai hari ini masih banyak ijazah yang kami pegang,” protes salah seorang wali murid, Wayan Sutadana pada Sekda KLU dan Kadis Dikpora, Drs. Suhrawardi, M.Pd.

Wali murid kata dia, sangat gusar melihat keresahan anak-anak mereka menyusul ijazah asli dan legal yang dikeluarkan Dikbudpora tidak kunjung didapat. Terlebih ijazah tersebut diminta oleh instansi tempat mereka melanjutkan studi.

Menurut penuturan wali murid, alumni SMA dan SMK KLU melanjutkan studi di sejumlah perguruan tinggi, baik di Unram, PT di Pulau Jawa, Makassar, Sekolah Tinggi binaan Kementerian, hingga Sekolah Tinggi Perwira TNI/Polri. “Kalau benar blangko ijazah sudan datang dan ditandatangani, tolong perlihatkan blangkonya depan kami,” cetusnya lagi.

Diamini Karton Yadi, wali murid yang anaknya lulus di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) – Kemenkeu, meminta adanya jaminan kepada Pemda agar ijazah yang legal benar-benar dipegang anaknya. Sebagai wali murid, dirinya makin bingung kemana mesti mencari kepastian ijazah pengganti.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos, menguatkan persoalan ini telah dua kali dirapatkan dengan eksekutif. Ia juga meminta agar persoalan ini memperoleh kepastian dan segera diselesaikan.

“Saya minta agar eksekutif memberi jaminan, seandainya ini keliru, siapa yang tanggung jawab. Terus terang, saya juga meragukan jaminan. Sehingga kalaupun harus ke Kementerian, kami akan ke sana untuk mempertanyakan jaminan bapak-bapak,” cetus Artadi.

Menanggapi itu, Sekda KLU, Suardi, mengklaim langkah penyelesaian telah diambil. Kepala sekolah telah dipanggil dan diminta menanadatangani ijazah baru. Bahkan form ijazah sudah ditulis nama siswa khusus untuk alumni SMP. Sementara menyinggung mutasi kepala sekolah, sekda menjawab sesuai ketentuan SDM di sekolah, maka masa jabatannya tidak boleh lebih dari 10 tahun.

“Menyangkut solusi itu teknis di Dikbudpora, apa langkah dikbudpora kami backup. Lain-lain menyangkut siswa di luar daerah, kita akan data seberapa banyak, jangan sampai kita terlanjut berjanji tapi tidak menyelesaikan masalah,” ujar Sekda.

Kepala Dikbudpora KLU, Suhrawardi pada kesempatan yang sama mengakui penandatanganan ijazah baru sebatas SMP. Ijazah tersebut mulai dikerjakan Rabu kemarin, sebaliknya terhadap ijazah dan wali murid SMA/SMK, ia mengembalikan penyelesaiannya ke sekda.

Ia mengaku pula, bahwa sesuai ketentuan ijazah siswa harusnya ditandatangani oleh kepala sekolah lama, karena statusnya masih teregistrasi di Dapodik Pusat. Persoalannya, ijazah tidak bisa ditandatangani kepala sekolah lama, karena blanko ijazah pada saat itu belum keluar, sementara di saat bersamaan, keluar kebijakan pergeseran kepala sekolah.

“Seandainya blanko sudah datang, mungkin persoalan ini tidak akan terjadi. Karena rata-rata, Ijazah mula ditandatangani September ini, termasuk di Kota Mataram,” klaim Suhrawardi. (ari)