Tuntaskan Klaim Lahan KEK Mandalika, Tim Penyelesaian Lakukan Pendalaman

Lalu Abdul Wahid (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Tim Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Provinsi NTB, mulai melakukan kajian dan pendalaman terkait klaim lahan di kawasan The Mandalika. Sebelumnya tim menerima berkas dan dokumen pengaduan dari warga lingkar kawasan The Mandalika, pekan kemarin. Pendalaman dilakukan dengan memanggil warga dan kuasa pendamping hukumnya, mulai Senin, 29 November 2021.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, L. Abdul Wahid, kepada Suara NTB, Senin siang kemarin, mengatakan pemanggilan warga pengklaim beserta kuasa pendampingnya untuk proses pendalaman permohonan. Hal ini untuk mengetahui lebih dalam status dan posisi lahan yang diklaim.

Iklan

Selain itu sekaligus mengecek dokumen ataupun alasan hak yang diajukan oleh warga, sehingga tim nantinya punya gambaran soal kondisi lahan yang dipersoalkan tersebut. “Pemanggilan ini kita rencanakan sampai tanggal 9 Desember mendatang,” sebutnya.

Dengan 9 pihak selaku warga dan kuasa pendamping warga. Jadi setiap hari ada satu warga dan pihak kuasa pendamping yang akan dipanggil untuk proses pendalaman. Dimulai dari Setia Darma, L. Rusdi S.H., Ranti Jasmin Anggraini, S.H., Subawai, Saladin Hakim, S.H., H. L. Jazuli Azhar, I Wayan Yogi Swara, Amaq Lemek serta SWIM.

Tidak hanya warga dan kuasa pendamping yang akan dipanggil, setelah ini tim juga akan memanggil pihak ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika serta pihak terkait lainnya. Dengan begitu diharapkan ada kejelasan terkait persoalan lahan di kawasan The Mandalika tersebut. “Soal apakah lahan itu dibayar atau tidak, itu persoalan nantinya. Yang penting persoalan lahan harus jelas dulu. baru bisa diambil kesimpulan,” terangnya.

Yang jelas, lanjut Wahid, pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian lahan secepatnya dengan sebaik-baiknya. Supaya hambatan pembangunan di kawasan The Mandalika terkait lahan bisa segera terjawab, karena pembangunan kawasan The Mandalika tetap harus berjalan.

Namun persoalan klaim lahan oleh warga juga harus dituntaskan, sehingga tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari yang justru bisa jadi penghambat proses pembangunan di kawasan The Mandalika. “Pemerintah provinsi ingin persoalan lahan di kawasan The Mandalika bisa segera tuntas. Untuk itu, tim berupaya secepatnya menyelesaikan persoalan lahan ini,” tandas Wahid.

Terpisah, anggota DPRD Loteng, H.L. Wirakse, mendukung upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pihaknya berharap segera ada solusi atas persoalan lahan yang ada. Dalam hal ini para pihak yang terkait hendaknya bisa terbuka dan jujur supaya bisa menemukan solusi terbaik dari persoalan ini.

“Kami minta warga terbuka dan jujur. Demikian pula halnya dengan ITDC harus sama. Jadi kalau semua pihaknya benar-benar mengedepankan sikap yang terbuka dan jujur, persoalan lahan ini pasti tuntas. Dan, pastinya tidak ada yang merasa dirugikan,” ujarnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional