Tunjuk Kuasa Hukum, Bupati Husni Siap Tuntut Balik

Penyerahan surat kuasa oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril kuasa hukumnya, yakni H. Burhan, SH, MH, di ruang kerja Bupati, Kamis, 27 Februari 2020. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc tidak main-main dengan ancamannya akan menuntut balik pelapor dugaan penelantaran anak yang melaporkannya ke Polda NTB baru-baru ini. Karenanya, Bupati Husni menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya menangani persoalan tersebut.

Diketahui, kuasa hukum yang ditunjuk Bupati yakni H. Burhan, SH, MH. Penyerahan surat kuasa khusus dilakukan di ruang kerja Bupati, Kamis, 27 Februari 2020.

Iklan

Dalam jumpa persnya, Burhan yang didampingi Bupati menegaskan, persoalan ini sudah cukup lama dan pernah dilaporkan ke Polres Sumbawa sekitar tahun 1987 atau 1988. Hasil pemeriksaan polisi, kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti dari laporan.

Namun persoalan ini kembali dimunculkan. Sehingga dari sisi hukum, ia menilai laporan ini sangat kental dengan nuansa politik. Bahkan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap bupati. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menuntut balik.

“Mohon kepada yang melaporkan untuk berhati-hati karena kami juga akan melakukan tuntutan balik. Bisa pidana dan bisa perdata. Pidanya pencemaran nama baik, kemudian perdatanya perbuatan melawan hukum yang merugikan beliau. Baik secara moril dan materil bisa kita gugat,” ujarnya.

Pihaknya, kata Burhan, akan mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan tuduhan yang dilaporkan. Sembari menunggu proses penanganan dari pihak kepolisian.

“Kita lihat dulu seperti apa dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan. Siapa tau karena kadaluarsa itu berhenti. Tinggal nanti kita memikirkan. Saya akan konsultasi dengan pemberi kuasa, apa langkah berikutnya. Kita hadapi dulu ini, kita tetap menaati proses hukum yang ada,” jelasnya.

Disinggung jika nantinya pelapor mencabut laporannya, menurut Burhan hal ini akan dikonsultasikan kembali dengan Bupati selaku pemberi kuasa. Yang jelas yang bersangkutan harus meminta maaf atas tuduhannya tersebut.

“Kalau laporan dicabut, nanti saya akan konsultasi kepada beliau (Bupati). Paling tidak harus mengumumkan kepada media dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Sumbawa. Nanti kita pikir,” pungkasnya. (ind)