Tunggu Hasil Evaluasi Kemendagri

H.Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeksekusi APBD-P 2021. APBD-P NTB tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp6,38 triliun oleh DPRD NTB pada pertengahan September lalu.

‘’Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri belum saya cek, tapi sedang berproses. Sudah berproses beberapa waktu lalu,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 1 Oktober 2021.

Iklan

Sekda mengatakan, eksekusi APBD-P 2021 akan jalan apabila secara administrasi sudah beres. Mengingat sekarang sudah memasuki triwulan IV atau jelang berakhirnya tahun anggaran 2021, maka serapan belanja APBD akan digenjot.

‘’Kalau soal belanja bergantung ketersediaan anggaran kita. Kita lihat juga anggaran,’’ katanya.

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, realisasi APBD NTB masih sampai bulan Agustus. Dari APBD NTB yang mencapai Rp5,46 triliun, realisasi keuangan sebesar 47,53 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp60,33 persen. Hingga bulan Agustus, Pemprov menargetkan realisasi keuangan dan fisik APBD 2021 smasing-masing sebesar 60 persen.

Sebagaimana diketahui, APBD-P NTB  tahun anggaran 2021 ditetapkan DPRD NTB dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 14 September 2021 dengan postur belanja sebesar Rp6,38 triliun. Sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp5,73 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp 266 miliar atau 4,86 persen dari pendapatan APBD murni yang sebesar Rp5,47 triliun.

Rincian komponen target pendapatan dalam APBD-P 2021, di antaranya PAD ditargetkan sebesar Rp 2,25 triliun. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 3,42 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54,78 miliar lebih.

Adapun komponen belanja pada APBD-P 2021 ditetapkan sebesar Rp 6,38 triliun lebih. Atau  mengalami peningkatan sebesar Rp 852,38 miliar atau 15,40 persen dari belanja pada APBD murni tahun 2021 yang sebesar Rp 5,52 triliun.

Adapun rincian komponen pagu belanja tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 4,30 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,24 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 63,57 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 758,57 miliar lebih. Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, sehingga APBD-P  tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp 640,35 miliar lebih.

Selanjutnya komponen pembiayaan daerah yang terdiri daru penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 645,35 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 5 miliar lebih dan pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp 640,35 miliar lebih. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional