Tunggakan Klaim BPJS di RSUD Gerung Tembus Rp2,4 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut patuh Patju Gerung Lombok Barat (Lobar) kelabakan membayar biaya untuk membeli obat rumah sakit. Alasannya, klaim BPJS belum dibayarkan mencapai Rp2,4 miliar lebih. Tunggakan klaim BPJS ini terhitung sejak bulan Januari mencapai total Rp 3 miliar lebih, namun pihak BPJS membayar klaim Rp 600 juta. Akibat kondisi ini pihak rumah sakit sedikit terbebani, sebab kewalahan membeli obat yang dipakai untuk pasien BPJS.

“Klaim BPJS yang dibayar  tidak sesuai dengan kita klaim, klaim kami sekitar Rp3 miliar, namun diklaim hanya Rp600 juta. Ini buat kami kerepotan,” keluh Direktur RSUD Tripat Gerung drg. H. Arbain Ishak kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 11 April 2018.

Akibat klaim BPJS belum dibayar pembayaran honor tenaga kontrak rumah sakit menjadi terkendala. Pihaknya pun mencari celah untuk menyelesaikan pembayaran honor tenaga kontrak. Sebab pihaknya tak ingin tenaga kontrak daerah saja yang dibayar, namun bersamaan dengan kontrak rumah sakit.

Sebab jika dibayarkan hanya kontrak daerah, maka timbul kecemburuan. Diakuinya, pembayaran honor kontrak rumah sakit sempat molor, namun sudah diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Jumlah tenaga kontrak daerah sebanyak 130 orang dan kontrak rumah sakit sebanyak 100 orang lebih. Pembayaran dilakukan melalui bank, namun untuk pembayaran non tunai belum bisa diterapkan total. ‘’Ditargetkan bulan depan pembayaran non tunai bisa dilaksanakan,’’ ujarnya.

Selain terkendala pembayaran honor tenaga kontrak, pihaknya juga kesulitan membayar biaya obat. Pihaknya Kesulitan membayar obat, sementara pihak rekanan terus menagih dengan tagihan terus menumpuk. Pihaknya mengutamakan pembayaran obat, sebab jika itu macet, maka pelayanan akan macet.

Ia menyebut total pasien setiap hari variatif, 100-200 orang. Dari total pasien ini 90 persen pasien BPJS sedangkan sisanya dari umum.  Sehingga ketergantungan penghasilan rumah sakit dari BPJS tinggi, sementara pemasukan dari pasien umum sedikit. Karena ketergantungan pendapatan rumah sakit dari BPJS tinggi, maka biaya bertumpu dari BPJS.

Lebih jauh kata Arbain, terkait permasalahan lambannya pembayaran klaim BPJS pihaknya sudah menyampaikan protes ke pihak BPJS, namun kendala yang selalu menjadi alasan selalu sama, yakni keterlambatan kiriman dari pusat. Menurutnya agak sulit mengkoordinasikan dengan pusat, sebab BPJS sudah tidak lagi di bawah kementerian, namun berdiri sendiri dan berada di bawah presiden. (her)