Tunggakan Kerugian Negara Terpidana Korupsi Capai Rp68,9 Miliar

Ilustrasi kerugian negara (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tunggakan kerugian negara yang masih mengendap pada terpidana korupsi mencapai mencapai Rp 68.901.539.060 per Oktober 2018. Jumlah ini diharapkan bisa berkurang sejalan dengan penyelesaian uang pengganti kerugian negara oleh para terpidana.

Catatan Seksi Penuntutan Pidsus Kejati NTB, dari Rp 68,9 miliar lebih tersebut selain dari perkara yang ditangani Kejati NTB, juga seluruh Kejari se NTB. Ini merupakan akumulasi uang pengganti yang totalnya mencapai Rp 71.962.253.284.

Iklan

Dari jumlah tersebut, sudah terbayar mencapai Rp3.060.714.224 per Oktober 2018. ‘’Dari pembayaran itu, uang pengganti yang belum diselesaikan para terdakwa mencapai Rp68,9 miliar tadi,’’ kata Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Hueksi) Pidsus Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa, SH kepada Suara NTB, Kamis, 1 November 2018.

 Total penyelesaian Rp3 miliar lebih itu merupakan pembayaran dari para terpidana  yang sudah melalui proses eksekusi. Pihaknya memastikan selain uang pengganti dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, juga sudah final menjalani putusan. Ada terdakwa yang memilih membayar  pengganti kerugian negara daripada menjalani subsider sebagai hukuman tambahan apabila tidak ingin menyelesaikan pembayaran kerugian dimaksud.

‘’Selesai (pembayaran) dalam arti sudah tidak menjalani subsider. Mereka bayar kerugian negara,’’ jelasnya.

Jumlah pembayaran uang pengganti kerugian negara itu dipastikan terus bergerak. Setiap saat dipantau timnya untuk mengecek terpidana yang beritikad membayar kerugian negara sesusai putusan pengadilan. Jumlah penyelesaian itu  dari total 31 terpidana yang pernah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Budi Tridadi juga membeberkan data dari seluruh Kejaksaan se NTB yang merupakan akumulasi dari kerugian tersebut. Data dari Kejari Mataram, total kerugian negara Rp9,1 miliar, diselesaikan Rp652 juta dan sisa Rp Rp8,5 miliar. Kejari Lombok Tengah, total uang pengganti Rp42,193 miliar, diselesaikan Rp193 juta, tersisa Rp42 miliar.

Sementara Kejari Lombok Timur, total kerugian Rp3,332 miliar, diselesaikan Rp1,594 miliar dan tersisa Rp1,738 miliar. Kejari Sumbawa, uang pengganti Rp 5,009 miliar, diselesaikan Rp427 juta dan tersisa Rp4,581 miliar. Kejari Dompu, total kerugian mencapai Rp5,306 miliar dan diselesaikan Rp57 juta dan tersisa Rp5,2 miliar. Sedangkan Kejari Bima terakumulasi kerugian Rp6,967 miliar, terbayar Rp130 juta dan tersisa Rp6,837 miliar. (ars)