Tunggakan Kasus Korupsi di Polres KSB Segera Dituntaskan

Taliwang (Suara NTB) – Polres Sumbawa Barat tetap akan mengupayakan supaya tunggakan terhadap sejumlah kasus korupsi tuntas dalam tahun ini. Apabila tidak bisa dituntaskan, minimal dilakukan pengurangan tunggakan.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan, S.IK, kepada Suara NTB, Rabu, 16 November 2016 menyebutkan, kasus-kasus tersebut yang menjadi tunggakan selama ini, ada yang sudah masuk dalam tahap P19.

Iklan

Sementara untuk kasus-kasus yang lain, saat ini ada juga yang sudah naik ke tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi untuk segera di selesaikan termasuk tunggakan kasus yang ada selama ini. Sehingga pihaknya mengusahakan untuk tahun depan tidak ada lagi tunggakan kasus lama.

“Kita targetkan tahun ini tunggakan sejumlah kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) harus  tuntas. Apabila hal tersebut tidak bisa terealisasi minimal kita kurangi tunggakan yang ada,” ungkapnya.

Kasus-kasus yang ditargetkan tuntas tersebut, yakni kasus revitalisasi pasar Tanah Mira. Dalam kasus ini, pihaknya sudah kembali mengajukan P19 ke Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kejari). Sementara terhadap para tersangka, I yang saat itu menjabat sebagai ketua, MY sebagai bendahara, dan SBB sebagai Pengawas dan pelaksana proyek juga sudah dilakukan penahanan.

“Untuk kasus ini kita sudah mengajukan P19 ke Kejari. Sementara saat ini kita masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan untuk melengkapi berkas yang ada,” ungkapnya. Sehingga dalam penanganan kasus ini, bisa langsung dilanjutkan ke tahap P21 untuk dipersidangkan.

Untuk kasus dugaan korupsi pada proyek biogas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) lanjut Kapolres, saat ini masih dalam tahap penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Kasus yang mulai diusut sejak November 2015 sampai dengan saat ini masih tetap terus berjalan dan menjadi prioritas pihaknya. Bahkan informasi terakhir mengenai kasus tersebut, pihaknya masih menunggu keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembanguan (BPKP) perwakilan NTB. “Untuk kasus biogas ini, setelah keluarnya hasil audit BPKP kita akan gerakkan kembali. Mudah-mudahan di awal tahun kita bisa melanjutkan lagi kasus ini,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus bantuan sosial Koperasi Ojek Taliwang (Kopatal)   pihaknya tengah melakukan gelar ekspose dengan pihak kejaksaan. Hal tersebut dilakukan mengingat kerugian negara dalam kasus ini hanya sekitar Rp 50 juta. Dikhawatirkan nantinya dalam penanganan kasus ini akan menimbulkan cost yang lebih tinggi daripada kerugian negaranya. Oleh karenanya berdasarkan atensi yang diberikan Kapolres, maka pihaknya akan melakukan gelar ekspose dengan Kejaksaan. “Kita tetap upayakan semua kasus yang menjadi tunggakan selesai dalam tahun ini,” tandasnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here