Tunggak Tuntaskan Temuan, Lima SKPD di Lobar Dapat Peringatan

Giri Menang (Suara NTB) – Sampai saat ini Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan temuan LHP BPK. Terdapat lima SKPD nunggak temuan kerugian negara hasil audit LHP BPK tahun 2015. Lima SKPD ini di-warning agar segera menuntaskan temuan ini. Di antara lima SKPD ini yang paling berat pengembalian kerugian negara dari dana purna bakti mantan anggota DPRD Lobar. Dana purna bakti senilai Rp 5 miliar ini sulit ditagih dengan berbagai faktor.

Demikian diakui Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, akhir pekan kemarin.Saat ini, jelasnya, penyelesaian temuan LHP BPK sedang dalam proses dan progresnya baru 87 persen lebih sesuai hasil evaluasi rapat pimpinan yang lalu. Lima SKPD yang belum menuntaskan temuan ini adalah Satpol PP terdapat temuan kerugian Rp 10 juta, kemudian ada di Dinas PPKD sekitar Rp 15 juta, di BPMPD tersebar di beberapa desa ada temuan sekitar Rp 14 juta. Termasuk temuan di DPRD senilai Rp 5 miliar.

Iklan

Khusus temuan di 4 SKPD di luar Sekretariat DPRD bisa dituntaskan dalam bulan ini, karena nilai kerugiannya kecil. Sedangkan khusus temuan purna bakti DPRD  belum bisa. Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan membahas masalah ini dengan BPK, sehingga ada progres bulan II nanti.

Ia menambahkan, terkait progres penyelesaian temuan ini seharusnya harapan Sekda Lobar 95 persen, namun baru tercapai 87 persen. Menurutnya, bukan masalah tidak mencapai target akan tetapi secara nasoinal progres penyelesaian temuan lumayan bagus. Lebih-lebih, lanjutnya, Inspektorat berada di level 3 dan 7 di antara kementerian menilai Lobar bagus.

Sementara itu Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menegaskan, dalam upaya menindaklanjuti 17 temuan BPK RI Perwakilan NTB, pihaknya telah mengumpulkan segenap kepala SKPD dan bendahara barang jasa semua instansi untuk diberikan pengarahan terkait langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Terdapat 17 temuan dan 28 rekomendasi LHP BPK yang perlu dituntaskan, termasuk di antaranya yang menjadi temuan baru pos anggaran yang “salah kamar” di SKPD. Selain itu, ditemukan permasalahan penatakelolaan retribusi yang bermasalah. (her)