Tunda Rekening RTG, Djohan – Danny Hindari Masalah Hukum

Jumpa Pers Bupati Wabup KLU terkait program kerja 100 hari pertama. (Suara NTB/ist)
Jumpa Pers Bupati Wabup KLU terkait program kerja 100 hari pertama. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Bupati dan Wakil Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH – Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, MT, mengeluarkan kebijakan menunda pembagian buku rekening RTG korban gempa. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan itu mungkin tidak populis di tengah upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Namun dalam jumpa pers perdana kepada wartawan, Selasa , 2 Maret 2021 Djohan – Danny didampingi Pj. Sekda Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, menegaskan maksud di balik penundaan buku rekening tersebut.

Iklan

Sebagaimana diketahui, bahwa pembagian buku rekening (sekitar 3.000 unit) tersebut adalah menyasar warga yang diusulkan susulan sejumlah 7.164 KK. Masalah yang terjadi di lapangan, diantara 7.164 tersebut ada yang sudah dikerjakan tanpa buku rekening, tanpa SK dan tanpa SPK. (Artinya, terdapat dugaan pelanggaran juknis oleh oknum yang terlibat pada proses tersebut, red).

Untuk itulah, Bupati dan Wakil Bupati tidak ingin menempatkan warga pada potensi masalah hukum. Misalnya, adanya tuntutan dari oknum aplikator agar warga mengembalikan sejumlah dana sebesar biaya pembangunan pondasi, konstruksi tiang dan sebagainya yang sudah dikeluarkan.

“Kita panggil BPBD, kita diskusi, dengan hasil kesepakatan kita tunda. Tapi penundaan, tidak lama. Kita beri kesempatan kepada tim validasi untuk mendata agar tidak menimbulkan masalah bagi warga,” tegas Djohan Sjamsu.

Djohan mengingatkan, anggaran DSP BNPB yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi RTG statusnya sama dengan APBD. Pemerintah dan warga penerima tidak luput dari pertanggungjawaban jangka panjang. Sehingga penting untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Hal lain yang Djohan lihat adalah, proses validasi yang dianggap tidak maksimal sejak proses awal pendataan. Hal ini memunculkan anomali data penerima yang berdampak pada tidak lancarnya proses pembangunan bagi penerima lainnya.

“Kita ingin validasi terhadap penerima tuntas. Jangan sampai sudah bangun, ternyata keliru. Belum ada SK, belum punya buku rekening, ternyata dibangunkan. Ini juga menjadi masalah buat warga,” tegasnya lagi.

Djohan menyadari, BNPB telah memberi tenggat waktu realisasi anggaran DSP sampai April 2020. Untuk itu, tim yang akan dibentuk diminta bekerja cepat dan bekerja cerdas. Sehingga sebelum April, sedapat mungkin seluruh dana yang dijatahkan dapat digunakan oleh warga.

“Saya tidak mau ada hal-hal keliru. Yang teriak-teriak di belakang, supaya teriaknya di depan.”

“Kita ingin supaya keluhan masyarakat tidak terus mengalir. Karena ada RTG yang dikerjakan pihak ketiga, sudah 1 tahun dikerjakan, barang belum dibayar,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Bupati, Danny Karter FR, menguatkan proses validasi tidak akan mengorbankan masyarakat. Penundaan hanya bersifat sementara sembari memastikan tidak adanya masalah dalam proses pelaksanaan.

“Realisasi menyesuaikan dengan validasi. Mana yang sudah divalidasi, itu langsung dieksekusi. Ada misalnya 10 – 20 rumah, langsung bangun,” jelas Wabup.

Senada Bupati, Wabup menyebut prinsip kehati-hatian yang dilakukan pada validasi ulang nantinya, semacam jaminan keamanan bagi masyarakat. Pihaknya tidak ingin ada kekeliruan dalam penyaluran, termasuk tindakan oknum yang mengubah status kerusakan melawan fakta tingkat kerusakan.

“Jadi, penundaan ini tidak akan menghambat. Kita upayakan cepat dibangun dan tanpa masalah,” tandasnya. (ari)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional